Mohon tunggu...
Hariyanto Imadha
Hariyanto Imadha Mohon Tunggu... wiraswasta -

A.Alumni: 1.Fakultas Ekonomi,Universitas Trisakti Jakarta 2.Akademi Bahasa Asing "Jakarta" 3.Fakultas Sastra, Universitas Indonesia,Jakarta. B.Pernah kuliah di: 1.Fakultas Hukum Extension,UI 2.Fakultas MIPA,Universitas Terbuka 3.Fakultas Filsafat UGM C.Aktivitas: 1.Pengamat perilaku sejak 1973 2.Penulis kritik pencerahan sejak 1973

Selanjutnya

Tutup

Politik

POLITIK: DPT Kacau Pemilu 2014 Pemilu Haram

3 Desember 2013   14:57 Diperbarui: 24 Juni 2015   04:22 111
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
POLITIK-DPTKacauPemilu2014PemiluHaram

PEMILU tinggal beberapa bulan lagi. Namun kenyataannya DPT masih banyak yang kacau, baik yang di KPU maupun yang di daerah-daerah. Penyebab kekacauan DPT banyak, antara lain disebabkan sistem pemberian NIK yang juga kacau. Bahkan ada satu pemilih memiliki tiga buah NIK yang berbeda. Jika DPT kacau, maka peluang terjadinya kecurangan di dalam Pemilu 2014 sangat besar.

Beberapa penyebab kacaunya DPT Antara lain:

1.Koordinasi KPU dan Kemendagri bermasalah

(Sumber: merdeka.com/politik/ppp-dpt-kacau-koordinasi-kpu-dan-kemendagri-bermasalah.html)

2.Ada kemungkinan KPU tidak independen dan membiarkan DPT tetap kacau

(Sumber: suarapembaruan.com/home/publik-curiga-kpu-tidak-independen-dan-sengaja-membiarkan-dpt-kacau/45614)

3.DPT tanpa NIK

(Sumber: metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/29/1/198054/Kesalahan-4.Pantarlih-munculkan-DPT-Tanpa-NIK)

4.NIK ganda

(Sumber: antarajatim.com/lihat/berita/68506/dirjen-kependudukan-temukan-tujuh-juta-nik-ganda)

5.NIK siluman

(Sumber: hariansenator.com/v1/demokrasi/420-kembali-bawaslu-temukan-nik-siluman-)

Dan sebab-sebab lainnya.

Garbage in garbage out

Di dalam ilmu komputer kita mengenal istilah “garbage in garbage out”, yang berarti kalau yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah. Artinya, kalau DPT pemilu kacau dan bermasalah, maka hasil pemilu dapat dipastikan juga bermasalah.

Tidak ada jaminan pemilu jujur

Jika DPT tanpa NIK dan direkayasa diberi NIK dan masih banyaknya DPT bermasalah dan dipaksakan untuk disahkan atau ditetapkan, maka tidak ada lagi jaminan Pemilu 2014 akan berlangsun secara jujur karena pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan DPT yang tidak 100% valid itu untuk melakukan kecurangan-kecurangan sehingga hasil pemilu juga sangat layak diragukan validitasnya.

Tidak profesional

Salah satu penyebab kacaunya sistem pemberian NIK adalah tidak profesionalnya para SDM yang terlibat dalam sistem pemberian NIK. Sedangkan sistem NIK sendiri juga bermasalah karena bersifat tidak permanen. Misalnya jika pemilik NIK berpindah tempat, maka NIK-nya juga berubah, walaupun yang berubah hanya kode wilayahnya. Kelihatannya sepele, tidak hanya dapat menimbulkan kekacauan DPT, tetapi bagi pemilik KTP yang mempunyai rekening di bank juga harus melakukan update data dan update data juga berlaku di mana-mana. Tidak praktis dan kacau.

NIK yang seharusnya

Seharusnya NIK merupakan nomor urut penduduk yang permanen. Dengan asumsi suatu saat nanti penduduk Indonesia mencapai angka 9 milyar penduduk, maka NIK berdasar nomor urut harus dimulai dari 0.000.000.000.001 hingga 9.999.999.999.999. Contoh: Si A memiliki nomor urut kependudukan 0.000.142.430.007. Kemanapun Si A pindah domisili, NIK-nya tidak berubah. Sistem ini tidak sulit asal pemerintah mempunyai Bank Data yang terisi Bank Kependudukan, Bank Foto dan Bank Sidik Jari.

Pemilu 2014 pemilu haram

Jika DPT masih bermasalah karena ada NIK yang dipaksakan, NIK asal jadi, BK sulapan,NIK ganda, NIK siluman, NIK sementara,penulisan NIK yang salah tetap ditetapkan atau disahkan sebagai DPT Pemilu di mana DPT tersebut dianggap valid, maka yang terjadi adalah pemilu yang diragukan kejujurannya. Potensi kecurangan sangat besar baik yang dapat dibuktikan maupun yang sangat sulit dibuktikan. Apalagi hasil pemilu tidak dapat atau tidak boleh diaudit oleh para kontestan pemilu maupun oleh lembaga audit independen (kalau ada), maka boleh dikatakan Pemilu 2014 merupakan pemilu yang haram.

Catatan:

Maaf, saya jarang sekali membaca komen.

Hariyanto Imadha Pengamat Perilaku Sejak 1973

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun