Salah satu kritik terbesar adalah minimnya perhatian pada kondisi kesejahteraan guru. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru, tetapi di sisi lain banyak guru yang merasa terbebani oleh berbagai tuntutan administratif dan program pelatihan yang sering kali tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Selain itu, jumlah guru yang mendapatkan akses untuk mengikuti program ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.
Para guru juga mengeluhkan bahwa program pelatihan yang dijalankan terlalu teoritis dan tidak memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari di dalam kelas. Kurangnya pendampingan dan monitoring pasca-pelatihan membuat banyak guru merasa bahwa program ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah mereka.
4. Kurikulum yang Tidak Konsisten
Salah satu masalah besar lain yang muncul dalam masa jabatan Nadiem adalah ketidakpastian dalam perubahan kurikulum. Setelah diperkenalkannya Kurikulum 2013 sebagai kerangka pendidikan nasional yang berlaku, Nadiem melakukan perubahan kebijakan dengan memperkenalkan Kurikulum Prototipe, yang merupakan bagian dari konsep Merdeka Belajar.
Namun, permasalahan yang muncul adalah adanya ketidakpastian dalam implementasi kurikulum baru ini. Banyak sekolah mengeluhkan bahwa perubahan kurikulum dilakukan tanpa panduan yang jelas dan sering kali dilakukan secara mendadak. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi para guru untuk mengimplementasikan kurikulum baru juga menjadi sorotan. Akibatnya, banyak sekolah yang merasa kebingungan dengan kebijakan ini, dan pada akhirnya, kualitas pembelajaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
5. Minimnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan
Salah satu kritik terbesar terhadap kepemimpinan Nadiem adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa melibatkan dialog yang memadai dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, serta organisasi profesi dan akademisi.
Banyak pihak yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Nadiem lebih banyak berorientasi pada pendekatan manajemen ala korporasi, yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penggantinya dengan Asesmen Nasional dianggap sebagai keputusan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan diskusi yang mendalam dengan pihak-pihak yang terdampak, khususnya guru dan siswa.
6. Dampak Pandemi dan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia di awal tahun 2020 menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Nadiem Makarim, yang baru beberapa bulan menjabat, dihadapkan pada situasi krisis yang mengharuskan seluruh sekolah di Indonesia ditutup dan pembelajaran dialihkan ke model jarak jauh. Sayangnya, kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi ini dianggap banyak pihak tidak berhasil menjawab tantangan yang ada.
Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama pandemi, meskipun relevan dengan kondisi saat itu, memperbesar kesenjangan pendidikan antara wilayah yang memiliki akses teknologi dan wilayah yang tidak. Banyak siswa di daerah terpencil yang terpaksa absen dari sekolah karena tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Bahkan di kota-kota besar, masalah ketidakmerataan akses teknologi dan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran daring menjadi persoalan serius.
