Carut-marut Pengadaan di Kemenhan, Prabowo Harus Berani Copot Pejabat yang Tak Bertanggungjawab

Berdasarkan data APBN 2021 Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi pagu belanja sebesar Rp136,99 triliun. Jumlah ini tidak semua dialokasikan untuk keperluan alutsista (alat utama sistem senjata) TNI. Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista Rp9,3 triliun. Anggaran modernisasi alutsista tersebut terbagi antara lain, TNI Angkatan Laut Rp3,75 triliun, TNI Angkatan Darat Rp2,65 triliun, TNI Angkatan Udara Rp1,19 triliun, serta lainnya Rp1,71 triliun.

Namun, sejumlah catatan terhadap proses pengadaan barang terutama alutsista masih menjadi perhatian sejumlah kalangan. Salah satu hal yang paling disoroti adalah soal transparansi dalam pengadaan. Meskipun ada audit berkala dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetap saja prosedur pengadaan tidak bisa diakses mudah dengan alasan rahasia negara.

Cita-cita Menteri Pertahanan Probowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pertahanan RI patut didukung dan diacungi jempol. Berdasarkan data yang dilansir Global Fire Power, militer Indonesia menempati peringkat 9 di kawasan Asia. Sementara kekuatan militer Indonesia menempati peringkat 16 di dunia.

Tentunya banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Prabowo dan juga Panglima TNI Andika Perkasa selaku pelaksana pertahanan nasional. Salah satu prestasi yang berhasil dicapai oleh Prabowo adalah naiknya anggaran pertahanan tahun 2021 menjadi sebesar Rp136,99 triliun. Masih ditambah lagi komitmen pinjaman sejumlah kalangan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan alutsista TNI.

Sayangnya, kerja keras Prabowo ini seolah ditelikung oleh anak buahnya. SDR (Studi Demokrasi Rakyat) pihak kami mendapat informasi sejumlah pengadaan alutsista yang bermasalah. Ada indikasi dan dugaan pejabat eselon I Kemenhan yang kerap menjual nama Menhan (Prabowo) untuk mengintervensi proses pengadaan alutsista yang sedang berjalan.

Bahwa informasi yang diterima telah ditindaklanjuti dengan serangkaian investigasi dan analisa lapangan. Sejumlah pengadaan yang sedang berjalan yang melibatkan user, ada yang di-cancel hanya dengan alasan perintah Menhan. Lantas, pelaksana pekerjaan tiba-tiba dialihkan oleh pejabat tersebut kepada mitra pengusahanya.

Salah satu contoh adanya Surat Panglima TNI Tanggal 21 September 2021, No : B/3915-09/20/148/SRU Perihal Permohonan Konfirmasi dan Pengulangan Proses Pengadaan Kegiatan Senapan Serbu 5,56 mm Marinir yang ditanda tangani oleh Kepala Staff Umum Markas Besar TNI kepada Menteri Pertahanan. Berdasarkan penelusuran kami, kata Hari, surat tersebut menyoroti Penetapan Kontrak Jual Beli Nomor TRAK/541/PLN/VIII/2021/MABESTNI tanggal 16 Agustus 2021 dilaksanakan tanpa menggunakan dasar resmi yaitu Data Dukungan berupa : Term of Reference (TOR), Kajian Akademis, Tim Pokja Pengadaan, Calon Penyedia Potensial, Operational Requirement (Opsreq), dan Spesifikasi Teknis Senapan Serbu 5,56 mm yang telah melaksanakan presentasi dan uji coba yang dikirimkan secara berjenjang dari Pihak Pengguna TNI AL (Korps Marinir) Mabes TNl-Kemhan.

Kami memiliki data lain yang terkait, menyebutkan kalau sejumlah pengadaan tersebut menggunakan skema pinjaman dengan nilai pinjaman yang bervariasi dengan total nilai triliunan rupiah. Misalnya untuk pengadaan Alat Peralatan Perang Elektronika (Alpernika) USD 60 juta. Dalam pengadaan ini, Kabaranahan Kemenhan kabarnya atas perintah Menteri pertahanan memecah proyek ini menjadi 2. Informasi yang kami terima, proyek ini dibagi dua untuk mengakomodasi mitra usaha bukan karena analisa atau rekomendasi yang sesuai dengan aturan.

Melihat masifnya penyimpangan yang terstruktur ini, kami meminta Prabowo bersikap tegas, apakah benar ada perintah dia atau namanya dicatut dalam intervensi pengadaan alutsista yang bertentangan dengan aturan perundangan. Prabowo harus menyadari kalau kejadian ini merupakan bom waktu, bukan saja buat dirinya tetapi juga buat Presiden Joko Widodo. Anggaran pertahanan dinaikkan tujuannya adalah untuk memberikan peralatan yang mumpuni dan memadai bagi prajurit yang berjaga digaris depan. Jangan sampai anggaran naik, malah jadi bancakan cukong dan jenderal buntutnya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi pertahanan negara jadi kedodoran. Kami menegaskan, Prabowo harus berani mencopot bawahannya yang melakukan bancakan anggaran.***