Konflik Horizontal Melalui Tagar

Pilpres 2019 yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti sudah diramaikan oleh 2 tagar yaitu #2019 Tetap Jokowi dan #2019 Ganti Presiden. Dua tagar tersebut memiliki basis pendukung yang sama-sama memiliki keyakinan dan jalan dengan tujuan terpisah. 

Tentunya dari 2 tagar tersebut melibatkan kelompok massa dari berbagai unsur masyarakat. Bahkan diberbagai tempat 2 kegiatan tagar tersebut telah menimbulkan pro dan kontra, meskipun tidak sampai terjadi kontak fisik diantara pendukung tagar. Namun jagad media sosial semakin ramai oleh kicauan para tagar pendukungnya.

Kesigapan aparat kepolisian dibuktikan dengan keluarnya surat telegram Kabaintelkam Mabes Polri tanggal 30 Agustus 2018 nomor: STR/1852/VIII/2018, dimana kegiatan 2 tagar tersebut diijinkan selama masih dalam ketentuan dan syarat-syarat dalam menyampaikan pendapat sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan kegaduhan. Dan Surat telegram tersebut ditujukan kepada para Kapolda dan Dirintelkam dimasing-masing wilayah, sehingga kepolisian tetap berdiri sebagaimana fungsinya. 

Tentunya dengan ruang demokrasi saat ini yang semakin membaik, semua komponen masyarakat dan umat harus saling menjaga agar konflik horizontal dihindari agar demokrasi tidak terciderai oleh orang maupun kelompok yang coba mengganggu persatuan Indonesia.

Perseteruan 2 tagar harus saling melengkapi untuk tujuan positif kebangsaan, bukan saling menghadang dengan kekuatan fisik. Kekuatan 2 tagar harus menunjukkan tawaran ide dan gagasan kebangsaan bukan saling menyerang kelemahan satu sama lain. 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, harus disertai kesadaran tinggi untuk menghargai sebuah perbedaan, karena perbedaan itu menjadi kekayaan untuk membesarkan NKRI yang sama-sama kita cintai. Mari kita hindari konflik horizontal dari perbedaan 2 tagar tersebut. Persatuan Indonesia harus dikedepankan untuk menyambut Pilpres 2019.