Berbagai cara parpol mengeruk uang rakyat dari kementerian yg menterinya kader mereka. Berikut ini adalah salah satu cara yang jamak terjadi dan ini pengalaman pribadi, atas pengalaman ini penulis tidak pernah percaya yang namanya POLITISI.
Suatu saat di kantorku yang bak kuburan karena sepi dan masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, datanglah seseorang yg masih muda (A) kader partai X.
Kriiiiiing hp si (A) berbunyi....entah apa yg diobrolin kita cuex saja.
Trus si (A) kasi hp ke bos (B), ngobrol dgn si (C), tapi muka bos berubah, gw bingung ada apa gerangan.
Setelah ngobrol si B dengan si C beberapa saat dikembalika hp ke si A dan mereka kembali terlibat obrolan dan keluarlah semacam proposal dan dokumen-dokumen lengkap dengan foto2 Menteri dan Es-1....wah wah...wah...mau buat proyek rupanya pikirku.
Kemudian B diskusi bersama si A terkait proposal. Setelah didiskusikan dan baca usulan anggarannya wow markup luar biasa, kata si A bisa diatur di Senayan jadi 1 M. B bilang dengan pekerjaan seperti ini kami bisa swadayakan hanya 50 juta per tahun dan sistemnya sudah jalan. B hanya bisa geleng-geleng kepala di depan si A kader muda.
Setelah si A pulang, B cerita pas di telp ama orang diseberang sana rupanya begini isi obrolannya: B: Hallo, ini siapa?; C: masa kamu tidak tahu siapa saya?; B: saya tidak tahu pak; C: kamu jangan macam-macam bisa kuganti kamu jadi Es-3; B: terserah aja, sy gak pernah minta jd es-3; C: begitu ya.....putus.
Akhirnya B memang pensiun mentok di Es-3 (gol IVc) meskipun orang pintar dan cerdas, konseptor ulung tentang kebijakan penting di negeri ini.
Inilah sekelumit cara partai mengeruk uang rakyat melalui proyek yg mereka usulkan. Tidak pernah terjadi bos-bosnya yg tanda tangan, tetapi melalui kader-kader muda malah sangat muda mereka kita kenal dengan Staf Khusus Menteri, asisten staf khusus....., tdk meninggalkan jejak karena komunikasi melalui HP dan sudah bisa dipastikan ditenderkanpun merekalah yang akan dimenangkan....
Negeri ini akan bangkit kembali kalau Menteri bukan dari partai, tetapi dari profesional. Atau harus keluar dari partai sebagaimana PNS keluar apabila menjadi pengurus partai.....salam cerdas indonesiaku....
