Jangan Paksakan Program Transmigrasi di Papua

Belakangan ini ada trend baru di kalangan aktivis peduli masa depan Papua.Yaitu menolak program transmigrasi di wilayah itu. Sebuah perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola PT. Nabire Baru (PT NB) di wilayah Kab. Nabire dengan total luas lahan sekitar 10 ribu hektar dipersoalkan aspek legalitasnya. Mulai dari masalahdampak lingkungan, kompensasi lahan yang belum diterima warga pemilik hak ulayat, pelepasan tanah secara terpaksa oleh masyarakat hingga kekhawatiran bahwa perkebunan kepala sawit akan berdampak pada semakin banyaknya warga pendatang di Papua. Juga ada kekhawatiran bahwa transmigrasi adalah senjata genosida yangsecara halus namun sistematis bagi upaya pemusnahan orang asli Papua. Alasan-alasan yang dikemukan di atas, tentu ada benarnya. Mengapa?

1.Kabupaten Nabire memiliki 81 Desa dan 14 Kecamatan. Komoditi unggulan di wilayah ini berdasarkan data dari BPS Provinsi Papua adalah sektor pertanian dan jasa. Komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, dan Jambu Mete. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi Kayu. Dari data di atas, tampak jelas bahwawilayah Kabuten Nabire, sama sekali tidak diplot (baca : rencana umum tata ruang)untuk perkebunan kelapa sawit.

2.Menurut Asisten II Setda Kabupaten Nabire, Benyamin Karet, SH, MAP, lahan perkebunan kelapa sawit yang sedang dipermasalahkan itu sebetulanya eks lahan HPH milik PT Jati Dharma Indah (JDI). Pihak JDI masih mengklaim status lahan tersebut masih menjadi miliknya dengan batas akhir HPH 2017.Jika terjadi saling klaim antar kedua investor tersebut, tentu ujung-ujungnya, masyarakat lokal yang akan merasakan dampaknya. Yang berarti pula, Pemda setempat telah merekayasi ijin bagi PT. Nabire Baru.

3.Dari aspek dampak lingkungan, sudah banyak dikampanyekan oleh LSM internasional seperti Green Peace dan WALHI bahwa perkebunan kelapa sawit selalu meninggalkan kasus-kasus konflik perebutan lahan yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa. Ini terkaitdengan ketidakberesan pemberian HPH yang dibuat dengan dasar korupsi. Contoh kasus di Mesuji Lampung misalnya.

4.Dari aspek ekonomi, keberadaan perkebunan kepala sawit, tidak mesti membawa kesejahteraan bagi warga sekitar, karena pemilik perusahaan cenderung mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah. Sehingga keinginan untuk mesejahterakan masyarakat lokal kadang hanya janji-janji kosong.

Dari uraian singkat di atas, kiranya masalah perkebunan kelapa sawit di Nabire dapat ditinjau kembali. Papua sudah sarat dengan banyak persoalan. Jangan menambah beban bagi wilayah Papua dengan program-program yang tidak rasional. Ujung-ujungnya hanya akan memperpanjang konflik di wilayah ini. Biarkan orang Papua hidup damai di tanahnya sendiri.