[caption id="attachment_305732" align="aligncenter" width="600" caption="Bendera negara-negara Anggota MSG (jubi.com)"][/caption]
Saat ini bangsa kita sedang mendapat kunjungan beberapa menteri dari negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan. Mereka adalah Menlu Fiji H.E. Ratu Inoke Kubuabola, Menlu Papua New Guinea Mr. Hon Rimbink Pato dan Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau, serta perwakilan FLNKS, New Kaledonia.Kunjungan ini adalah tindak lanjut dari undangan resmi Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam forum KTT ke-19 MSG (Melanesian Spearhead Group) di Noumea, New Kaledonia Juni 2013 lalu.
Kunjungan ini memang erat kaitannya dengan persoalan politik ‘Papua merdeka’ karena dalam KTT ke-19 MSG itu (entah by design atau tidak) tiba-tiba muncul sebuah organisasi yang mengklaim mewakili kepentingan etnis Melanesia di Papua yang meminta kepada Pimpinan MSG untuk menjadi anggota tetap MSG. Organisasi itu adalah West Papua National Coalition Liberation / WPNCL dengan ketua Dr. John Otto Ondawame yang selama ini tinggal di Vanuatu. Menyikapi permintaan itu, pimpinan MSG mengagendakan akan terlebih dahulu berkunjung ke Jakarta dan Papua untuk melihat kondisi riil orang Papua (sebagaimana laporan yang serba negatif dari WPNCL) baru kemudian memutuskan status WPNCL dalam MSG. Pemerintah Indonesia menyetujuinya, karena memang tidak ada hal yang perlu disembunyikan dari Bumi Cenderawasih itu. Dan kunjungan itu sedang terjadi saat ini.
Delegasi Disambut Hangat
Hari ini, Senin 13 Januari 2013 delegasi Menlu MSG itu sedang berada di Papua. Tadi pagi, sekitar jam 05.30 WIT mereka tiba di Bandara Sentani, Papua. Agenda pertama mereka adalah bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe di Kantor Gubernur Papua, di Jayapura.
[caption id="attachment_305735" align="aligncenter" width="543" caption="Gubernur Papua menerima kunjungan Delegasi Menlu MSG. Foto Suasana penyambutan di depan Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin, 13 Januari 2013 (dok. pribadi)"]
Dalam suasana penuh kehangatan Gubernur Papua didampingi Wagub Papua Clemen Tinal menyambut rombongan. Gubernur dalam sambutannya antara lain menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia yang memberikan kebebasan kepada Pemprov Papua untuk menjalin hubungan konstruktif dengan negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan, terutama kerjasama bidang ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Papua dan melupakan isu-isu Papua merdeka. Lukas juga menyampaikan bahwa Papua akan mengirimkan tim kesenian untuk hadir dalam Melanesia Festival di PNG beberapa waktu mendatang. Begitupun sebaliknya, negara-negara Pasifik Selatan dapat mengirimkan tim keseniannya dalam berbagai event kesenian di Tanah Papua. Dengan saling kunjung, demikian Lukas, maka akan menguatkan kerjasama konstruktif untuk kemajuan rakyat.
Pernyataan Lukas langsung disambut gembira Menlu PNG Mr. Hon Rimbink Pato. Mereka akan memberikan sambutan khusus bagi tim kesenian dari Papua pada Melanesia Festival nanti. Dirinya mengucapkan terimakasih atas nama Pemerintah PNG atas pertanian coklat yang diberikan Pemerintah Indonesia bagi masyarakat di selatan PNG. Dubes PNG untuk Indonesia yang ikut mendampingi Menlu PNG menyatakan ketertarikannya untuk mengelola wilayah perbatasan Papua-PNG bersama-sama dengan Pemprov Papua demi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Pihaknya bersedia memfasilitasi kunjungan ke daerah perikanan di Medeng dan Sandaun yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan industri perikanan di Papua.
Sementara Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau dan perwakilan FNLKS dari New Kaledonia menyatakan kekagumannya atas kemajuan pembangunan di Papua. “Saya akan menyampaikan kepada pimpinan di negara kami tentang kemajuan ini,” ungkap Mr. Hon Soalaoi antusias.
Riwayat MSG
Menjelang 1990, muncul kebangkitan (baca: konsolidasi) negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan, yaitu Fiji, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, serta Vanuatu. Negara-negara bekas jajahan Eropa ini hingga 1980-an memang tertinggal dalam banyak hal, lebih-lebih ekonominya, sementara negara yang pernah menjajah mereka tampak masa bodoh. Maka tergeraklah China untuk masuk ke kawasan ini melalui aktivitas perdagangan guna mendongkrak perekonomian mereka.
Maka pada 14 Maret 1988, konon, atas prakarsa China, kelima negara itu bertempat di Port Villa Vanuatu menandatangani pembentukan forum Melanesia Spearhead Groups (MSG) berdasarkan Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia (persetujuan kerjasama antara negara-negara independen Melanesia). China menyerahkan sebuah gedung yang dibangunnya di Port Villa untuk dijadikan sekretariat MSG. Rima Ravusiro dari Papua Nugini terpilih menjadi Sekjen MSG pertama. Negara-negara yang bergabung dalam MSG adalah Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Solomon Islands, dan New Kaledonia yang kemudian posisinya digantikan oleh sebuah organisasi politik etnis di negeri itu, yaitu Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).
Kembali ke Kithah
Hampir semua kebijakan yang dihasilkan oleh forum MSG adalah kesepakatan perdagangan sub-regional dan menyediakan kerangka kerja politik untuk mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi melalui hubungan perdagangan yang dilakukan dengan semangat solidaritas Melanesia. Seperti perjanjian bebas fiskal, jadwal pos tarif, bea-cukai, identitas produk, dan hal-hal teknis dagang lainnya. Dengan aktivitas seperti itu, MSG telah berfungsi menjadi sebuah forum kerjasama ekonomi antar negara-negara Melanesia.
Posisi Indonesia di MSG ditetapkan pada KTT MSG ke-18 di Fiji tahun 2009, dengan status sebagai Observer. Sejauh ini Indonesia telah memberikan sumbangsih dalam berbagai bentuk, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara anggota MSG. Di antaranya adalah bantuan bagi pembangunan Regional Police Academy MSG sebesar USD $ 500.000. Bantuan ini diberikan langsung kepada Perdana Menteri Fiji Hon. Frank Bainimarama dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG 2011-2013 dan tuan rumah pembangunan Akademi Kepolisian ini. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Fiji menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan sumbangan Pemerintah Indonesia dan memandang sumbangan ini sebagai wujud komitmen besar Pemerintah Indonesia dalam ikut meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik. (sumber)
Hasil dari kunjungan delegasi Menlu MSG kali ini diharapkan akan menghasilkan banyak draf kerjasama baru di bidang ekonomi untuk mendukung kemajuan pembangunan ekonomi negara-negara anggota MSG, termasuk pengembangan ekonomi di wilayah Papua. Tampak adanya keterbukaan dari anggota delegasi yang bersedia bekerjasama satu sama lain dengan tetap menghargai kedaulatan negaranya masing-masing.
Sebagai bangsa kita tentu setujua bahwa masalah pelanggaran HAM di negara manapun tetap perlu disorot dalam rangka memperbaiki kualitas HAM bagi seluruh umat manusia. Demikianpun halnya dengan isu pelanggaran HAM di Papua yang sempat menjadi isu hangat dalam KTT ke-19 MSG pada Juni tahun lalu. Namun hal itu tidak dengan sendirinya melegitimasi tuntutan Papua merdeka yang masih terus didengungkan oleh segelintir orang Papua. Kita berharap pasca kunjungan ini MSG isu Papua merdeka tidak lagi dijadikan strategic point oleh MSG untuk mencari keuntungan ekonomi bagi negara-negara anggotanya. Karena jika itu terjadi, itu sama saja “suku makan suku”. Artinya, MSG memanfaatkan tuntutan Papua merdeka atas nama apapun, untuk kepentingan ekonomi mereka. Semoga.
