Sumber: ABCnews
Carcasses sendiri nyaris terguling dari kursi PM Vanuatu pekan lalu akibat gerakan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi di parlemen. Namun ia bisa lolos dari lubang jarum setelah berhasil membalikkan komposisi 27:24 suara parlemen (oposisi versus pemerintah) dengan cara menukarkan tiga kursi kabinet untuk kelompok oposisi. Satu dari tiga anggota kelompok oposisi yang membelot (konon akan menjadi menteri olahraga dan pemuda) mengaku, ia terpaksa berkhianat karena ingin menstabilkan situasi politik di negeri itu.
Dengan tingkat konflik seperti digambarkan di atas, menjadi jelas bagi kita untuk membaca kepentingan politik Carcasses mengangkat isu HAM Papua itu di forum PBB. Carcasses membutuhkan dukungan politik dari komunitas Papua di Vanuatu. Selama ini Carcasses sudah berbuat banyak bagi tokoh-tokohnya seperti Richard H Jouweni, Andy Ayamiseba dll. Ia memfasilitasi tokoh-tokoh ini dengan kegiatan dagang dengan keuntungan berlimpah untuk membiayai organisasi WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) yang bermarkas di Port Villa dimana Jouweni sebagai ketuanya. Tahun lalu Carcasses gagal “memaksa” forum kerjasama ekonomi pasifik selatan, MSG (Melanesian Spearhead Group) menerima WPNCL menjadi salah satu anggotanya. Dan di forum PBB kali ini, Carcasses kembali ingin menarik simpati orang Papua demi ambisi politiknya di Vanuatu.
Bertentangan dengan hasil kunjungan Delegasi MSG
Pemerintah Indonesia juga menilai bahwa pernyataan Carcasses jelas-jelas bertentangan dengan hasil kunjungan tingkat tinggi delegasi MSG yang mewakili komunitas Melanesia, ke Jakarta dan Papua tgl. 11-16 Januari 2014. Dalam kunjungan setingkat menteri ini hadir delegasi Fiji, Papua Niugini, Kepulauan Solomon dan perwakilan dari Kaledonia Baru juga perwakilan tinggi MSG.
‘Mereka mengadakan kunjungan langsung ke Provinsi Papua dan memperoleh informasi dari tangan pertama. Pernyataan resmi yang dihasilkan dari kunjungan ini menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan anggota-anggota MSG bertekad bulat untuk memperat kerjasama dan memajukan hubungan kerjasama ke depan,” tegas delegasi Indonesia.
Lebih buruk lagi, pernyataannya juga bertentangan dengan keinginan pemerintah Vanuatu sendiri dalam kaitan dengan kerjasama dengan Indonesia seperti tercermin dalam Perjanjian Kerjasama Bilateral tahun 2011. Perjanjian ini memuat kerangka hukum bagi dua negara untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing, kesatuan dan keutuhan wilayah dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
“Tuan Ketua, karena itu, Indonesia tidak akan terkecoh oleh pernyataan semacam itu. Kami akan terus melanjutkan agenda demokrasi kami, termasuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia seluruh warganya,” tegas delegasi Indonesia.
“Pada saat yang sama, kami juga akan mendorong upaya memajukan kerjasama persahabatan dengan Pemerintah dan rakyat Vanuatu berdasarkan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara atas dasar sikap persahabaan. Niat baik ini telah kami tunjukkan dalam paparan rekomendasi kepada Vanuatu saat terjadi pembahasan UPR Vanuatu Januari lalu,” sambungnya.
“Akhirnya, Tuan Ketua, kami hendak meminta Anda supaya pernyataan ini dicatat sebagai dokumen dan arsip resmi dari Dewan HAM,” pungkasnya. [***]