Wacana Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

IKN ialah singkatan nama dari Ibu Kota Nusantara. Mengenai pemindahan ibu kota ini berawal dari tanggal 18 Januari 2022, bisa dibilang hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena telah disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. 

Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru dan akan menggantikan Jakarta. 

Sebenarnya ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Namun Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan pertimbangan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. 

Namun ide itu belum sempat terwujud, dan pada akhirnya sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964 Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN. 

Hingga pada saat ini mengnai wacana pemindahan IKN serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, beliau memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024 

Hal ini tentu memiliki urgensi, diantaranya adalah menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045.  IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. 

Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). 

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa dampak. Dampak yang akan ditimbulkan jika IKN tetap dipaksakan untuk dilaksanakan ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai. 

Tak hanya itu  pemindahan Ibu Kota Negara baru juga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna, padahal mereka berfungsi menjaga