Hadapi TPP? Pake Standar!

[caption caption="negara - negara TPP (saigooner.com)"][/caption]Pada hari Minggu 14 Februari 2015, Presiden Indonesia, Jokowi berkunjung ke Amerika Serikat dalam rangka menghadiri  ASEAN - US Summit Retreat I. Acara yang bertemakan "Promoting an Innovative, Entrepreneurial ASEAN Economic Community" tersebut dihadiri oleh seluruh kepala negara/pemerintahan ASEAN. Dalam kunjugannya, Presiden Jokowi didampimgi oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN. Pertemuan tersebut fokus membahas terkait perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN. 

Hal yang menarik dalam pertemuan tersebut adalah adanya pertemuan antara Obama dan Jokowi. Pertemuan tersebut mengingatkan pada isu Oktober tahun yaitu Jokowi mengatakan pada Obama bahwa Indonesia ingin dapat bergabung di TPP. Jokowi pada saat itu berpendapat bahwa dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (nasional.kompas.com)

 [caption caption="Presiden Jokowi disambut Presiden Obama (metrotvnews.com)"]

[/caption]

Apa itu TPP? Mari kita cari tau…

Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan rencana perjanjian dagang yang dirundingkan oleh Australia, Brunei, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, SelandiaBaru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam pada Agustus 2013. TPP sengaja digambarkan sebagai perjanjian "berstandar tinggi" yang diarahkan untuk menangani masalah perdagangan abad ke-21. Negosiasi yang berlangsung dihujani kritik dan protes dari masyarakat, aktivis, dan pejabat, dikarenakan sifatnya yang rahasia, luasnya cakupan perjanjian, dan klausul kontroversial dalam rancangan perjanjian yang bocor ke public, (Wikipedia). Secara mudah, TPP diartikan perjanjian  perdagangan internasional antara negara – negara Asia Pasifik.

Isu TPP tersebut muncul kembali karena belum ada kejelasan pihak Indonesia mengenai TPP tersebut. Selain itu dalam pidatonya, Presiden Obama juga menyinggung mengenai TPP "Dalam hal bergabung dengan TPP, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Brunei telah berkomitmen untuk high labor dan environmental standards," kata Presiden Obama. (antaranews.com).

Tetapi setelah isu tersebut merebak, Presiden Presiden Joko Widodo menegaskan langkah Indonesia untuk bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP) masih panjang. Saat ini, Indonesia baru sebatas berniat bergabung TPP. 

"Prosesnya masih panjang. Mungkin bisa dua atau tiga tahun," kata Jokowi ketika bertemu awak media di Miramonte Resort, Indian Wells, California, Selasa (16/2), dalam sela-sela KTT ASEAN-AS, berdasarkan siaran pers Tim Komunikasi Presiden, (republika.co.id)

Sebelum mempertimbangkan TPP, Indonesia akan terlebih dahulu mengkaji perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa.

Masih lama untuk bergabung? Ya.. tetapi menurut Kemendag, “Setiap negara punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya syarat sendiri-sendiri dan yang namanya FTA itu selalu negotiable yang harus disesuaikan dengan anggota-anggota yang ingin masuk," Itu artinya ada sinyal positif dari pemerintahan untuk tetap bergabung. Perlu adanya persiapan khusus, perhitungan yang matang mengenai untung rugi jika bergabung dengan TPP.

Banyak kendala yang dihadapi oleh industri dalam negeri. Daya saing yang lemah menjadi perhatian khusus dalam perdagangan global. Terdapat beberapa produk – produk domestik yang dihasilkan industri dalam negeri kurang begitu percaya diri untuk bersaing terhadap produk – produk luar negeri, terutama produk – produk UMKM. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sebanyak 88%-99% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dan bidang ini mampu menyerap 51%-97% tenaga kerja di ASEAN. "UMKM yang memiliki daya tahan tinggi mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global Presiden Jokowi mengingatkan, tantangan yang dihadapi UMKM tidaklah mudah. UMKM kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses modal, teknologi, dan pasar global. Sehingga, pemerintahlah yang harus turun tangan untuk menyediakan semua akses itu.