[caption caption="negara - negara TPP (saigooner.com)"][/caption]Pada hari Minggu 14 Februari 2015, Presiden Indonesia, Jokowi berkunjung ke Amerika Serikat dalam rangka menghadiri ASEAN - US Summit Retreat I. Acara yang bertemakan "Promoting an Innovative, Entrepreneurial ASEAN Economic Community" tersebut dihadiri oleh seluruh kepala negara/pemerintahan ASEAN. Dalam kunjugannya, Presiden Jokowi didampimgi oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN. Pertemuan tersebut fokus membahas terkait perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN.
Hal yang menarik dalam pertemuan tersebut adalah adanya pertemuan antara Obama dan Jokowi. Pertemuan tersebut mengingatkan pada isu Oktober tahun yaitu Jokowi mengatakan pada Obama bahwa Indonesia ingin dapat bergabung di TPP. Jokowi pada saat itu berpendapat bahwa dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (nasional.kompas.com)
[caption caption="Presiden Jokowi disambut Presiden Obama (metrotvnews.com)"]
Apa itu TPP? Mari kita cari tau…
Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan rencana perjanjian dagang yang dirundingkan oleh Australia, Brunei, Chili, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, SelandiaBaru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam pada Agustus 2013. TPP sengaja digambarkan sebagai perjanjian "berstandar tinggi" yang diarahkan untuk menangani masalah perdagangan abad ke-21. Negosiasi yang berlangsung dihujani kritik dan protes dari masyarakat, aktivis, dan pejabat, dikarenakan sifatnya yang rahasia, luasnya cakupan perjanjian, dan klausul kontroversial dalam rancangan perjanjian yang bocor ke public, (Wikipedia). Secara mudah, TPP diartikan perjanjian perdagangan internasional antara negara – negara Asia Pasifik.
Isu TPP tersebut muncul kembali karena belum ada kejelasan pihak Indonesia mengenai TPP tersebut. Selain itu dalam pidatonya, Presiden Obama juga menyinggung mengenai TPP "Dalam hal bergabung dengan TPP, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Brunei telah berkomitmen untuk high labor dan environmental standards," kata Presiden Obama. (antaranews.com).
Tetapi setelah isu tersebut merebak, Presiden Presiden Joko Widodo menegaskan langkah Indonesia untuk bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP) masih panjang. Saat ini, Indonesia baru sebatas berniat bergabung TPP.
"Prosesnya masih panjang. Mungkin bisa dua atau tiga tahun," kata Jokowi ketika bertemu awak media di Miramonte Resort, Indian Wells, California, Selasa (16/2), dalam sela-sela KTT ASEAN-AS, berdasarkan siaran pers Tim Komunikasi Presiden, (republika.co.id)
Sebelum mempertimbangkan TPP, Indonesia akan terlebih dahulu mengkaji perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa.
Masih lama untuk bergabung? Ya.. tetapi menurut Kemendag, “Setiap negara punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya syarat sendiri-sendiri dan yang namanya FTA itu selalu negotiable yang harus disesuaikan dengan anggota-anggota yang ingin masuk," Itu artinya ada sinyal positif dari pemerintahan untuk tetap bergabung. Perlu adanya persiapan khusus, perhitungan yang matang mengenai untung rugi jika bergabung dengan TPP.
Banyak kendala yang dihadapi oleh industri dalam negeri. Daya saing yang lemah menjadi perhatian khusus dalam perdagangan global. Terdapat beberapa produk – produk domestik yang dihasilkan industri dalam negeri kurang begitu percaya diri untuk bersaing terhadap produk – produk luar negeri, terutama produk – produk UMKM. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sebanyak 88%-99% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dan bidang ini mampu menyerap 51%-97% tenaga kerja di ASEAN. "UMKM yang memiliki daya tahan tinggi mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global Presiden Jokowi mengingatkan, tantangan yang dihadapi UMKM tidaklah mudah. UMKM kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses modal, teknologi, dan pasar global. Sehingga, pemerintahlah yang harus turun tangan untuk menyediakan semua akses itu.
[caption caption="logo SNI (www.bsn.go.id)"]
Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa sejauh ini sektor industri yang paling siap menghadapi TPP adalah tekstil dan sepatu karena memang pangsa pasarnya besar. Untuk sektor ini, Indonesia akan bersaing dengan Vietnam dan Malaysia. Setiap negara punya keistimewaan sendiri-sendiri punya syarat sendiri-sendiri dan yang namanya FTA itu selalu negotiable yang harus disesuaikan dengan anggota-anggota yang ingin masuk.
Dalam akses dan persaingan sektor industri ke pasar global maka standardisasi produk merupakan poin yang sangat penting. Standardisasi adalah usaha bersama membentuk standar. Standar adalah sebuah aturan yang memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah produk. Standar membuat negara Indonesia mempunyai spesifikasi barang – barang yang berkualitas melalui SNI (Standar Nasional Indoensia) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun dengan melibatkan pihak – pihak terkait yaity regulator, pelaku usaha, pakar dan masyarakat.
[caption caption="logo Badan Standardisasi Nasional (sumber : www.bsn.go.id)"]
Salah satu persiapan dalam meningkatkan daya saing produk tekstil dan sepatu dalam TPP yaitu dengan menerapkan SNI bagi produk – poduk tersebut maupun produk – produk lainnya. Standardisasi pada produk-produk buatan dalam negeri, akan mampu meningkatkan daya saing karena akan meningkatkan kualitas produk tersebut. Jika standar untuk produk dalam negeri sudah dipenuhi, maka daya saing akan semakin meningkat, namun, jika Standardisasi belum baik maka tidak akan mampu bersaing.
Untuk itu diperlukan usaha bersama antara pemerintah, pengusaha dan konsumen untuk selalu membudayakan SNI dalam usaha perdagangan, produksi, maupun konsumsi. Diharapkan standar menjadi suatu kebutuhan, bukan pilihan. Hal tersebut dikarenakan banyak manfaat dari SNI terhadap produk – produk di Indonesia, antara lain :
1. Menjadi acuan Mutu
2. Memperluas akses pemasaran
3. Meningkakan efisiensi dan efektifitas
4. Mengurangi resiko ancaman K3L
5. Membantu perusahaan mengadopsi standar lain yang menjadi persyaratan global
6. Menjadi jembatan untuk kesenjangan pengetahuan dan perkembangan inovasi
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai satu – satunya lembaga yang mengatur standar di Indonesia mempunyai peran sangat penting jika Indonesia bergabung dengan TPP. BSN berperan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap keberadaan SNI yang menjadi pesyaratan dalam persaingan produk dan perlindungan produk dalam negeri.
Menteri Perindustrian berkata “Mengenai peranan standar dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk bersaing di pasar global, maka proses penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan aspek yang penting, dimana penyusunan SNI harus didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan,”
Dengan kata lain BSN sebagai penyusun SNI harus dapat menerjemahkan kebutuhan barang – barang yang harus ber - SNI untuk menghadapi persaingan pasar internasional maupun regional yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga penyusunan SNI benar – benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tentunya BSN tidak bisa berjalan sendiri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga harus saling membantu untuk membuat regulasi – regulasi dalam dukungannya terhadap penerapan SNI tersebut di pasar.
Peran BSN lainnya yaitu perlu mengharmonisasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan standar yang telah disepakati oleh anggota TPP sehingga produk – produk Indonesia bisa masuk dalam TPP. Termasuk tata cara penialaian kesesuaian yang memastikan suatu produk telah memenuhi standar.
Sehingga jika negara Vietnam atau Malaysia yang mempunyai produk prioritas yang sama dalam TPP, maka Indonesia tidak takut karena produk Indonesia telah mempunyai SNI yang telah diharmonisasi dengan ISO dan telah diakui oleh beberapa negara di dunia.
Sumber :
Standard dan Standardisasi : Sebuah Pengantar Sangat Singkat
Peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Memperkuat Daya Saing Produk BUMN
Jokowi dan Obama di simpang jalan TPP
Jokowi: Indonesia Masih Hitung Untung Rugi Gabung TPP
Penerapan SNI Memperkuat Daya Saing Industri Nasional
Standardisasi Kunci Peningkatan Daya Saing
Penerapan SNI Perkuat Daya Saing Industri Nasional
