Anti Politik: Masalah Bagi Negara Demokrasi

Ketika membahas politik, tak jarang sebagian orang menganggap hal tersebut tabu, aneh, sensitif, dan berbagai stigma negatif lainnya. Citra politik di Indonesia di mata masyarakat kebanyakan memang dapat dikatakan buruk, mengingat realita panggung politik yang sering dipertontonkan pada masyarakat adalah keburukan, entah berupa dinasti politik, oligarki, praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), hingga drama antar partai maupun pejabat. Tak heran jika masyarakat awam sampai melabeli "buruk" dan menganggap semua orang yang terlibat di ranah politik tidak baik.

Fenomena ini biasa disebut anti politik, padahal sejatinya manusia tidak mungkin lepas dari yang namanya politik. Menurut pandangan awam politik hanya ada di ranah pemerintah/kenegaraan saja, hmm...tidak salah sih, mengingat secara terminologi politik dalam bahasa Yunani yakni Polis, bermakna kota yang berstatus negara kota (city state). Istilah ini kemudian berkembang menjadi Politika yang berarti urusan kota/negara. Bahkan Menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, maupun dasar pemerintahan). Baiklah, kita cukupkan saja membahas definisi politik itu sendiri, sesuatu yang substantif dalam politik adalah kemaslahatan. 

Karena sejatinya politik lahir untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat yang bersangkutan, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah Social contract atau kontrak sosial, yakni kondisi di mana sifat alamiah manusia dalam keadaan bebas yang cenderung akan melakukan hal-hal yang menyimpang dan membuat stabilitas masyarakat terganggu. Situasi ini membuat kegelisahan pada masyarakat, oleh karenanya agar antar manusia tidak merusak/mengganggu satu sama lain, maka perlu dibuat sebuah kontrak yang berisi kesepakatan, perjanjian, aturan, larangan dan lain sebagainya untuk mengatur masyarakat. Namun, untuk menjalankan itu perlu adanya seseorang maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan aturan tersebut. Maka dibuatlah pemerintahan yang berfungsi mengatur dan memimpin kelompok masyarakat tersebut. 

Inilah yang dimaksud kontrak sosial, hubungan antar lembaga pemerintahan maupun dengan masyarakat adalah aktivitas politik, dapat dikatakan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat negara tak lepas dari peran dan pengaruh keputusan politik yang ada. Sebagai contoh, kita bisa menikmati fasilitas publik seperti puskesmas, transportasi, hingga sekolah tidak mungkin lepas dari adanya kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan politik. Bahkan lebih jauh lagi pada ranah hukum, berlakunya hukum di dalam masyarakat baik dari pihak aparat maupun penegak hukum lainnya juga dipengaruhi oleh siapa dan bagaimana kondisi politik yang ada. 

Namun sayangnya, masih banyak aktor politik di Indonesia yang tidak berkomitmen terhadap esensi politik itu sendiri yang seharusnya membawa kemaslahatan, justru yang sering kita temui adalah penyimpangan-penyimpangan, baik dalam lingkup pemerintah terkecil hingga pusat. Sebagai masyarakat di negara negara demokrasi, tentu kita seharusnya responsif terhadap kondisi politik yang sedang terjadi, karena pada dasarnya kekuasaan berada di tangan rakyat, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan.

Untuk itu, kesadaran politik dari masyarakat amatlah dibutuhkan, agar pemerintah tidak sewenang-wenang lantaran menganggap rakyatnya dungu mengenai kondisi politik yang ada, hal ini juga salah satu faktor mengapa dunia politik di Indonesia tidak baik-baik saja.  Kita bisa menengok negara Amerika Serikat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik cukup tinggi yang membuat demokrasi negara ini mapan, karena rakyat tidak hanya bersifat pasif mengikuti alur politik saja, namun juga berperan aktif dan mampu menentukan arah dan nasib mereka kedepannya.