Jangan Menangis, Pak Jokowi

Musibah "rutin" kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menerjang sebagian Pulau Sumatera dan Kalimantan, hingga bulan September 2019 ini. Provinsi Riau di Sumatera tampaknya lebih parah terpapar asap pekat. Masyarakat banyak yang menderita gangguan ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) gara-gara asap.

Presiden Jokowi, di tengah berbagai kesibukan, dan "tekanan" yang menghimpitnya--seperti aksi demo memprotes revisi UU KPK, protes soal ibu kota baru, ancaman penggagalan pelantikan presiden/wakil presiden terpilih, dll--masih menyempatkan diri ke Riau, Senin 16 September 2019, memantau langsung lahan dan hutan yang menyebabkan derita banyak rakyat itu.

Tapi sungguh ironis, Kepala Negara datang jauh-jauh dari Jakarta, dan masuk ke areal bencana yang berbahaya itu, Walikota Pekanbaru --ibu kota Riau--tiada di tempat. Presiden tidak  mendapatkan sambutan dan pendampingan tuan rumah, sebagaimana mestinya kalau Kepala Negara tiba di daerah. Oalah, ternyata wali kota Firdaus, sedang berada di luar negeri, Kanada. 

Sedangkan Gubernur Syamsuar baru saja tiba dari kunjungan kerja ke Thailand, dan--syukurlah--masih sempat ikut rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Presiden. Tapi ulahnya itu, pergi ke luar negeri di saat daerahnya sedang tertimpa musibah dan banyak masyarakat menderita, sungguh tidak elok.

Dalam sebuah foto yang beredar, Presiden Jokowi, dalam kunjungan kerjanya ke kawasan bencana itu, terlihat menitikkan air mata. Presiden Jokowi menangis! 

Menangisi derita masyarakat Riau yang sedang terkena dampak asap? Mungkin saja. Tetapi janganlah menangisi musibah yang datang beruntun di masa pemerintahan Anda, seperti kebakaran hutan di berbagai kawasan Tanah Air. Sebab ini jelas bukan kesalahan Bapak. 

Kebakaran hutan dan lahan sama sekali bukan kesalahan Anda. Apalagi peristiwa alam semacam ini bisa terjadi di mana saja, kecuali mungkin di kawasan Timur Tengah yang tidak memiliki hutan luas dan lahan pertanian dan perkebunan. 

Amerika, Australia, Eropa saja, yang sudah maju tekonogi dan masyarakat, masih kerap mengalami kebakaran hutan. Apalagi kawasan Asia, termasuk negeri kita? Setiap musim kemarau berkepanjangan pasti mengalami kebakaran dengan berbagai sebab.

Pak Jokowi betul, kebakaran hutan dan lahan semacam ini semestinya tidak perlu besar dan lama. Caranya, ketika sudah mulai tampak titik api, para petugas dan aparat yang sudah disiapkan, segera memadamkannya. 

Gampang sekali sebenarnya. Buktinya, di era Pak Jokowi musibah asap tahunan sebenarnya banyak berkurang, kecuali tahun ini yang sepertinya "ganjil". Diduga ada tangan-tangan setan bermain api!

Mengatasi karhutla sebagaimana petunjuk Jokowi, gampang. Tetapi karena memang tidak ada niat dan tanggung jawab dari para pihak untuk mengatasi hal-hal semacam  ini, maka peristiwa ini menjadi bderlarut-larut, dan membuat situasi runyam.

Lebih sadis lagi ketika pihak-pihak yang tidak berperikemanusiaan, yang punya agenda-agenda terselubung, menjadikan musibah kebakaran hutan dan lahan ini menjadi bahan untuk menyerang dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. 

Sekolompok mahasiswa dungu memprotes asap pekat dengan membakar ban bekas di jalan raya. Asap hitam pun membubung menambah tebalnya asap yang dihasilkan karhutla. Dungu, sebab mahasiswa-mahasiswi itu bukannya berkonvoi ke kawasan yang terbakar dan membantu memadamkan api. 

Di jalanan mereka demo, menuntut Jokowi mundur, bukannya menuntut gubernur dan walikota yang sempat-sempatnya ke luar negeri, Kanada dan Thailand di saat kondisi "genting". 

Untuk kunjungan kerja? Lebih penting mana? Bersama rakyat menghadapi musibah atau bepergian ke luar negeri? Kedunguan serupa diperlihatkan sekelompok wanita/ibu-ibu yang datang ke areal kebakaran, berselfi ria sambil membentangkan bendera item  yang mereka puja dan dewakan. Sakit jiwa?

Musibah kebakaran hutan bukan terjadi di masa Jokowi, sebab memang sudah rutin setiap musim kemarau berkepanjangan. Bedanya, di era Jokowi penanggulangannya serius dan jelas. 

Beda dengan sebelumnya yang pasrah dan membiarkan bencana tahunan itu usai seiring tibanya musim penghujan. Jokowi sudah memberikan pengarahan, begitu ada titik api, segera padamkan supaya tidak sempat menyebar. Tetapi pemda dan jajarannya yang mestinya sigap, sepertinya tidak peduli sampai kebakaran meluas dan menjadikan masyarakat menderita hebat. 

Dan yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kebakaran semacam ini lebih banyak disebabkan ulah manusia yang dengan sengaja membakar hutan dengan berbagai tujuan. 

Ada yang ingin memperluas areal perkebunan, tetapi yang lebih sadis adalah disengaja untuk memojokkan pemerintah Jokowi. Dan semua mestinya dapat diantisipasi pemda dan aparatnya. Pemda dan aparat yang mestinya bekerja keras mengatasi karhutla, tapi kok malah seperti dibebankan ke Presiden Jokowi? Lalu apa kerja kepala daerah? Jalan-jalan ke luar negeri dan karaokean? Memalukan!

Gara-gara ulah aparatur daerah yang ndablek, yang tidak mau melakukan instruksi inikah Jokowi menangis? Semoga bukan. Aparat dan pemda yang tidak bisa melakukan tugasnya harus ditindak tegas. 

Tapi di zaman edan ini, Kepala Negara tidak punya wewenang memecat gubernur, bupati, walikota, dll., yang mbalelo. Kekebalan semacam inikah yang membuat oknum kepala daerah ogah-ogahan bekerja? 

Tapi terlepas dari itu semua, Presiden Jokowi tidak perlu sampai menitikkan air mata. Memang berat beban Pak Jokowi sebagai pemimpin yang tiada henti diserang dan diganggu kawanan iblis durjana. 

Yakinlah, berkat dan anugerah Tuhan bagi Pak Jokowi sungguh besar, sebab dua kali diberikan kemenangan untuk menduduki jabatan presiden di negeri ini. Kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara sebesar dan serumit NKRI inilah yang kiranya menguatkan Pak Jokowi untuk melangkah dan bertindak. God bless!