Dalam dua minggu terakhir ini public dikagetkan dengan beberapa event yang membuat mereka bertanya-tanya. Sedang memainkan drama apakah partai ini ? Sekonyong-konyong anggota DPR dari partai ini dengan diperkuat anggota-anggota partai aliansi plus Golkar melancarkan suatu gagasan untuk merubah UU KPK.
Dimanakah urgensi-nya perubahan UU ini? Apakah sebagai partai yang sudah berpengalaman di kancah politik tidak bisa peka dengan sensitivitas atas kondisi rakyat saat ini dimana kepercayaan terhadap organ parlemen, organ hukum baik hakim, jaksa maupun pengacara dan organ penegak hukum itu sendiri yaitu polisi berada pada titik yang paling rendah saat ini . Sungguh aneh sekali, langkah yang dimotori partai ini. Alih-alih untuk memperkuat KPK, RUU ini malah membuat keputusan yang tidak masuk diakal. Sperti yang dapat kita terka, bagai api tersiram bensin, bermuncul-lah penolakkan yang gencar. Rakyat sendiri sangat muak melihat sandiwara yang tidak jenaka ini. Para wakil rakyat di parlemen seolah-olah mengerti akan kepentingan rakyat yang tidak lain hanya untuk kepentingan golongan dan kelompoknya sendiri. Bias ini dapat dilihat dengan begitu soft-nya pendapat para wakil rakyat ini dari partai berseberangan dlm menanggapi RUU KPK ini. Umumnya bersuara senada dan seirama dengan usulan dari partai PDIP ini hanya dengan sedikit polesan seolah-olah beda. Toh, bagi mereka tidak ada ruginya, kalo RUU KPKJ ini gagal diratifikasi maka tidak jadi masalah karena pencetusnya bukan mereka, sedang kalau berhasil maka oknum-oknumnya juga diuntungkan dengan pelemahan yang terjadi atas KPK. Tapi satu hal yang mereka lupakan, mayoritas rakyat berkehendak status-quo dalam hal KPK !! Apa yang susah dipahami oleh anggota-anggota yang namanya wakil rakyat ini ?? Please, listen to your constituent ! Hands off your dirty hand over this issue. Banyak UU lain yang perlu diperhatikan yang menyangkut sandang, pangan dan papan. Itu yang menjadi ancaman hidup rakyat, sedang rakyat tidak merasa terancam oleh KPK. Yang merasa terancam justru oknum-oknum parlemen, pemerintahan pusat dan daerah serta oknum-oknum yang memperjual belikan kewenangan. Selebihnya tidak.
Sekarang penulis beralih ke partai PDIP ini, what’s up man? What is wrong with your party? Partai yang selalu mengatas namakan sebagai partainya “wong cilik” tapi konon sebagian besar wakilnya memiliki tunggangan mobil mewah. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan partai ini. Setidaknya dari kacamata penulis terutama bila menganalisa tokoh-tokoh yang bermunculan belakangan ini yang dengan ngotot memperjuangkan “pepesan kosong”. Setidaknya dapat dilihat terjadi pergeseran poros didalam internal partai ini. Dengan munculnya tokoh-tokoh baru seperti Masinton Pasaribu, Hendrawan Soepratikno cs yang lebih menonjol menenggelamkan sama sekali tokoh-tokoh internal partai yang selama ini menjadi tonggak “akal sehat”. Dimanakah suara Eva Kusuma Sundari ? Dimanakah suara Budiman Soedjatmiko? Diam, membisu. Sebuah tanda tanya besar terhadap apa yang sedang terjadi dalam internal partai ini. Apakah sebab ini jugalah yang menjadi ajang perebutan kepentingan dlm hal Pergantian Antar Waktu terhadap wakil rakyat yang sejatinya sudah harus dilakukan jauh-jauh hari untuk menggantikan mereka yang ditunjuk menjadi bagian cabinet kerja presiden Jokowi. Namun sampai detik ini masih molor dan makin menggerus image presiden.
Alangkah malangnya presiden yang harus dihadapkan kepada kenyataan bahwa partai yang seharusnya menjadi partai pemerintah justru berusaha merusak image pemerintahnya sendiri. Contoh konkrit dapat dilihat dengan tindakan Masinton Pasaribu yang lantang membantah presiden yang notabene adalah rekan separtai-nya. Seakan-akan ingin menunjukkan kepada presiden bahwa “KAMI LEBIH KUAT DARI ANDA !!”. Drama yang ditunjukkan oleh anggota-anggota DPR dari PDIP ini sebenarnya tidak akan menguntungkan siapa-siapa. Disamping menunjukkan kelemahan dukungan terhadap presiden yang berasal dari partai-nya juga mengantarkan partai PDIP menjadi public enemy nomor 1.
Namun, ada satu hal lagi dibenak penulis yang berpikiran apakah melodrama PDIP ini ada hubungannya dengan situasi bencana kebakaran hutan yang sedang menjadi pusat perhatian utama?? PDIP sebagai partai-nya penguasa berusaha mengalihkan perhatian dari kasus bencana asap yang di-mishandle sama pemerintah Jokowi sehingga rakyat dialihkan untuk melihat tontonan baru daripada membahas flip flop pemerintah atas menerima bantuan negara tetannga. Maklumlah, sudah menjadi kebiasaan umum di republic ini dimana satu kasus ditutup oleh kasus yang lebih heboh. Mudah-mudahan hanya kebetulan belaka.
Namun demkian, anggota dewan PDIP baik di pusat maupun daerah atau didalam pemerintahan pusat sendiri seperti berlomba dan berpacu untuk menjebloskan image partai-nya. Ini bisa dilihat dari kasus di pemerintahan DKI Jakarta. Ahok yang saat ini sudah menjadi icon nasional untuk menggebrak ketimpangan dan pembegalan anggaran ternyata secara terstruktur dan terencana diganjal habis-habisan oleh anggota dari partai PDIP ini. Mulai dari Departemen dalam negeri yang dikomando oleh Tjahjo Kumolo mantan sekjen partai sampai Ketua DPRD DKI yang juga berasal dari partai yang sama yaitu PDIP. Diatas kertas, kelihatannya kebetulan belaka, namun bila dilihat secara mikroskopik, ada benang yang tersambung antara dua pihak ini. Seperti apa yang disampaikan oleh pengamat politik Pak Arbi Sanit. PDIP dan demikian juga partai-partai lainnya merasa terancam dengan akan majunya Ahok melalui jalur independen, jadi selama masih ada waktu tersisa akan berusaha untuk merusak image Ahok sebisa-bisanya. Kalau Ahok sampai maju lewat jalur independent dan menang, maka lonceng kematian partai politik hanyalah tinggal waktu !! Ancaman ini tidak dianggap remeh oleh partai-partai politik peserta pilkada. Sudah bukan rahasia umum lagi, tetesan hulu akan mengalir ke hilir juga !!
Dengan kemajuan teknologi yang pesat dan semakin bertambah intelektual masyarakat dalam hal politik, sepertinya tidak diimbangi oleh wakil-wakil rakyat yang ada di pusat maupun didaerah. Mereka masih hidup di dunia mereka sendiri yang mengganggap bahwa rakyat gampang dibodohi dan tidak ada konsekuensinya. Pembajakkan hak rakyat merupakan suatu kelaziman dan lumrah. Maka janganlah menyalahkan masyarakat apabila golput akan menjadi berlipat !!
Untuk kasus PDIP ini, berbicaralah wahai Megawati. Oh wait. Menunggu ibu satu ini “bersuara” bagaikan pepatah yang mengatakan “Bagai pungguk merindukan bulan”. Bukankah demikian, Bu ? Apakah PDIP ini sedang mengalami masa mabuk ria ataukah menunjukkan kebodohan mereka yang akan menenggelamkan partai ini dikemudian hari? Mungkin hanya Megawati-lah yang bisa menjawab.
