SALAH satu sifat kanak-kanak adalah: maunya menang sendiri, merasa benar sendiri. Itu pula yang kelihatannya sedang dipertontonkan oleh kebanyakan anggota DPR di Senayan, Jakarta. Dendam lama pasca-Pilpres Juli 2014 belum hilang dari memori sebagian dari mereka. Dan ingatan itu terus-menerus merasuk hati nurani mereka. Maka apapun kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, selalu salah di mata mereka. Di mata mereka, setiap ucapan dan tindakan Presiden Jokowi itu menyimpang dan perlu dikoreksi. Tak ayal, hubungan pemerintah dengan DPR saat ini ibarat musuh bebuyutan. Dan aroma permusuhan itu akan sulit dihilangkan selama sifat kekanak-kanakan masih menguasai hati dan pikiran mereka.
Maka tidak mengejutkan lagi ketika mereka berteriak lantang setelah Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 20 November 2014 silam. Apalagi harga kenaikan itu cukup signifikan, masing-masing Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar. Maka beberapa jam setelah pengumuman itu, harga premium menjadi Rp 8.500,- dan solar Rp 6.500,- Dampak langsung yang diterima masyarakat adalah naiknya tarif angkutan umum sekitar 30%. Harga-harga kebutuhan pokok pun dipastikan bergerak naik.
Presiden Jokowi tentu sadar betul jikalau kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi itu sama sekali tidak populer. Namun Kepala Negara mengaku sudah siap menerima segala konsekuensinya. Apalagi, kebijakan itu untuk mengurangi beban keuangan negara. Diperkirakan, ada dana sebesar Rp 120 triliun yang dihemat akibat kebijakan tersebut. Dan dana sebesar itu akan dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan yang menjangkau masyarakat luas.
Sementara bagi kubu penentang Jokowi, naiknya harga BBM bersubsidi justru bagaikan sumber energi baru untuk menggempur pemerintahan Jokowi. Berbagai dalil mereka kemukakan untuk mengecam Jokowi. Bermacam alasan mereka buat-buat untuk mengkritik Jokowi. Bahkan mereka mengancam menggulirkan interpelasi untuk meminta penjelasan Presiden.
Suhu perseteruan antara Presiden dengan DPR semakin memanas ketika Presiden Jokowi disebut-sebut melarang menterinya untuk memenuhi undangan DPR dalam rangka dengar pendapat. Masuk akal sebenarnya jika Presiden melarang para pembantunya itu memenuhi undangan DPR. Pasalnya DPR saat ini masih kisruh. Nah, kalau menteri datang ke sana, mau menemui siapa? Bisa-bisa kalau seorang menteri datang memenuhi undangan DPR malah dikata-katai mereka sebagai kesalahan Jokowi pula. Bisa-bisa si Fz dan Fh tertawa sambil mengolok-olok: “Lah, hari gini, ngapain Jokowi mengirim menterinya ke DPR? Memangnya dia tidak tahu kalau kami di sini sedang repot untuk konsolidasi?”
Dulu Gus Dur mengatakan kalau DPR mirip murid TK (taman kanak-kanak). Dan pendapat itu ternyata tidak sepenuhnya salah apabila melihat ulah mereka yang seperti kanak-kanak: maunya menang sendiri, merasa benar sendiri. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini pasti bisa dimengerti oleh semua orang, sekalipun pahit rasanya. Namun tidak bagi orang yang sifatnya kekanak-kanakan.
Kanak-kanak selalu mau menang sendiri. Maka ketika pemerintah melarang menterinya memenuhi undangan DPR karena masih belum kondusif, itu pun bisa diterima. Namun bagi kanak-kanak, pelarangan itu merupakan suatu bentuk tantangan. Maka mereka pun mengancam tidak akan menandatangani pengajuan anggaran. Tetapi itulah anak-anak. Belum mengerti apa namanya introspeksi. Tahunya cuma kepentingan diri sendiri.
