Pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 sebagai bentuk penyelenggaraan kontestasi politik di provinsi Jawa Timur diselenggarakan debat perdana Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur 2024. Debat ini dilaksanakan di Graha Unesa dan disiarkan langsung di KompasTV dan TVRI. Pilgub Jatim 2024 sendiri mengusung 3 pasangan calon atau paslon yang dimulai dari Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, paslon nomor urut 01 yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak , paslon nomor urut 02 yang diusung partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju + atau KIM Plus. Terakhir, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).Â
Pada salah satu momen, ketika Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah dan cagub nomor urut 03, Tri Rismaharini memberikan tanggapan tentang pemaparan cagub nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa tentang pertanyaan debat yang dibacakan moderator yaitu "Apa upaya mempercepat kohesi sosial?". Pasca pemaparan tersebut, moderator memberikan kesempatan bergantian dari cagub nomor urut 03 dan 01 untuk memberikan tanggapan dari pemaparan tersebut. Setelah keduanya memberikan tanggapan, Khofifah diberikan waktu untuk menjawab tanggapan kedua orang itu. Dilansir dari siaran live Debat Cagub dan Cawagub Jawa Timur 2024 yang dipublikasi oleh KPU JATIM di Youtube, sekitar durasi 1:15:38, cagub nomor urut 02 yang juga sebelumnya menjabat gubernur Jawa Timur periode sebelumnya itu memaparkan argumen yang cukup disayangkan. Ketika Khofifah menyatakan Indikator Kinerja Utama atau IKU tentang Indeks Rasio Gini dan Indeks Steil berhasil ditekan itu merupakan sebuah informasi yang tidak tepat. Karena berdasarkan data yang ada, justru 2 komponen IKU tersebutlah yang tidak tercapai bahkan menjadi sorotan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur beberapa bulan yang lalu ketika penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023.Â
Indikator merah menandakan rasio gini dibawah nasional. Indikator biru menandakan rasio gini sama dengan nasional. Indikator hijau menandakan rasio gini lebih baik dari nasional. Dilansir dari website resmi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang data rasio gini, statistik memperlihatkan bahwa dari tahun 2018-2023, angka rasio gini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sama dengan nasional yang diberikan keterangan warna biru. Lebih parahnya lagi, data rasio gini provinsi Jawa Timur Tahun 2023 justru meningkat dan hanya selisih sangat tipis dengan rasio gini nasional. Lantas, bagaimana bisa cagub nomor urut 02 yang sebelumnya juga sudah pernah menjabat ini memaparkan data yang jelas targetnya tidak tercapai?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
