Perjuangan Anies Melawan "Mafia Pendidikan"

[caption id="attachment_340702" align="aligncenter" width="558" caption="kemendikbud.go.id"][/caption]

Dua PR  utama dalam pendidikan peninggalan SBY adalah Kurikulum 2013 dan Unas.  Kebijakan yang diambil Anies Baswedan ada dua, yaitu menghentikan kurikulum 2013 (resmi) dan merubah fungsi Unas (pernyataan). Untuk mengambil 2 kebijakan ini dibutuhkan nyali yang cukup. Karena kebijakan-kebijakan itu mengandung resiko politisasi dan kriminalisasi dari pihak-pihak yang kena tebang.

Terbukti pengusaha-pengusaha yang tergabungPersatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) akan menuntut Anies karena merasa dirugikan total 5 triliun rupiah (sumber).  Jumlah yang sangat luar biasa ini terkuak karena ada kebijakan penghentian kurikulum 2013.

Bisa dibayangkan, angka 5 T ini apabila di mark-up akan bisa sampai jumlah berapa.  Karena 5 T ini baru dari percetakan, belum sampai ke diknas, sekolah, guru, dan akhirnya ke murid.  Rantai yang cukup panjang untuk menjadikan kerugian negara berlipat-lipat.

Dalam kicauannya, Bukik Setiawan seorang pemerhati dan pegiat pendidikan menyatakan bahwa para kepala diknas menyatakan Kurikulum 2013 tidak siap tapi enggan menhentikannya.  Suatu anomali yang sangat aneh bukan? Para birokrat pendidikan ini bagaikan "mafia pendidikan" yang memiliki kemauan sendiri.

Jadi tanpa menteri pun mereka bisa otonomi berdiri sendiri.  Justru ketika ada perubahan-perubahan mereka akan sangat menolak.  Dan parahnya mereka ini bisa didukung kepala-kepala daerah PLUS DPRD-nya karena sudah menjadi satu jaringan.  Lagi-lagi bagaikan "Mafia pendidikan".  Ataukah benar-benar mafia?

Birokrat pendidikan itu susah diperintah, tapi kalau sudah menjalankan perintah, susah dihentikan. Lembam— Bukik (@bukik) December 10, 2014

Menurut praktisi pendidikan, keputusan Menteri Anies ttg kurikulum 2013 itu terlalu lembek. Tp terlalu keras menurut birokrat pendidikan — Bukik (@bukik) December 10, 2014

***

Paparan Anies di depan kepala diknas 2014 jelas berjudul PENDIDIKAN INDONESIA GAWAT DARURAT (paparan lengkap dalam pdf).  Dari judul ini jelas sudut pandang Anies seperti apa. Apabila ada pandangan lain harusnya dibuat paparan tandingan.  Tapi apakah mungkin mencari data yang lain? Tidak akan bisa, karena memang itu realitasnya.  Gawat Darurat!

Lebih parah lagi. kepala sekolah TITIPAN PARPOL adalah masalah tersendiri yang tidak gampang di selesaikan. Kepsek-kepsek yang tidak kompeten bahkan mungkin bagian dari maling inilah yang membuat sekolah-sekolah tidak berkembang. Karena kepala sekolah bagaikan branch manager di sebuah unit bisnis perusahaan, maju atau tidak tergantung kepada sang kepsek ini.  Oleh Anies, jabatan ini akan di lelang. Akankah kemarahan para "mafia" ini semakin menjadi ke Anies?

Banyak yang tidak mengerti bahwa kondisi birokrasi Indonesia sudah seperti perang vietnam.  Penuh ranjau yang bisa membuat yang tidak mengerti terjebak sendiri.  Kebijakan yang tumpang tindih, payung hukum yang tidak jelas, orang-orang lama yang lelet, pengusaha-pengusaha kotor yang suka "mroyek" di APBD.  Sudah demikian lama tidak tersentuh sehingga menjadi semacam "demonic system by itself" (sistem setan, red).

Jadi bagaimana?  Kita harus terus dukung Anies Baswedan dan tim melawan para birokrat pendidikan ini dengan terus mengawal, memberi masukan, dan mengkritisi setiap kebijakan.  Dan jangan ragu-ragu kepala daerah, kepala sekolah, diknas, percetakan yang mbalelo seharusnya segera di interograsi KPK seperti yang sudah disiratkan tim Abraham Samad (baca).   Lawan!