Jangan Menolak Mentah! Mahasiswa Perlu Mengkaji Omnibus Law

Setelah sukses dengan infrastruktur jalan tolnya, reformasi birokrasi adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan.  Dan kita tahu, itu seperti berenang diantara hiu ganas.  Saat ini Jokowi sedang melakukannya.

Kejatuhan Ahok di 2017 adalah pelajaran paling berharga yang Jokowi sudah dapat. Itu sebabnya dia tidak segan-segan memulihkan posisi Ahok dengan mengangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina.  Pilkada 2017, kalau kita boleh menengok, dimulai dengan kampanye Lebaran Kuda dari SBY yang melegenda.  

Tanpa malu-malu, AHY anak kemarin sore dipaksa menjadi cagub.  Hasilnya, kelompok JK yang waktu itu wakil Jokowi yang meraup kemenangan.  Bayangkan saat itu Demokrat, PKS, PAN, Gerindra, Cendana, dan ormas-ormas agama semuanya melawan Ahok.  

Bahkan saat itu Panglima TNI Gatot pun ternyata tidak senetral yang kita bayangkan.  Tito, sang Kapolri pun, tidak mampu menjaga Ahok lagi. Jokowi melihat itu.

Kekuatan sosial politik dan hukum (para hakim pun bermain) yang melengserkan Ahok itulah satu-satunya yang bisa menggoyang Jokowi diluar jalur pemilu.  4 tahun lagi dibawah Jokowi, para hiu ini akan kelaparan dan kesulitan makan.  Mereka berusaha terus mencari kesempatan. Masih datambah oportunis baru seperti Ridwan Kamil yang mencoba mencari posisi untuk 2024.   

Omnibus Law, Telaah Substanfif

1000 halaman Omnibus Law yang sudah diplintar-plintir disosmed tetap harus kita kawal bersama.  Tetapi bukan dengan jalan demo anarkis, apalagi dengan judul #MahasiswaBergerak. 

Mahasiswa-mahasiswa yang telah teracuni politik tidak jelas, bersama dengan SJW (Social Justice Warrior) yang seperti Covid19 ada dimana-mana justru lebih memprihatinkan daripada Omnibus Law itu sendiri.

Mahasiswa yang dipolitisasi dan hanya bisa berfikir sektarian tidak akan mampu melihat gambar besar. Bahkan mungkin tidak ingin melihat. Kekecewaan besar melihat anak-anak muda yang harusnya bisa lebih baik, tapi selalu gampang dipolitisasi. PR yang besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru Indonesia dimasa depan.

Terus bagaimana dengan telaah substanfinya sendiri?  Saya persilakan baca sendiri-sendiri.  Bisa setuju, bisa tidak. Silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu jalur yang seharusnya ditempuh.  

Apa hubungan mahasiswa bodoh dan covid19?  Sama-sama menular bro.  Dah gitu dulu.

Pendekar Solo