Siapakah Sebenarnya Penggerak Demo Anarkis Supir Taksii Konvensional?

[caption caption="jakarta24jam.com"][/caption]Siapapun mastermind dibelakang demo anarkis yang membenturkan dua kelompok sosial yaitu angkutan konvensional dan berbasis online, mereka berhasil menggiring masyakarakat untuk ikut anarkis di medsos.

Satu hal yang patut digarisbawahi, demo anarkis sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa ada yang menggerakkan. Dan pemikir strategi dibelakang itu pastilah yang mendapatkan keuntungan dari peristiwa itu. Kecuali, dipercaya bahwa insiden itu terjadi tanpa sengaja. Suatu kemungkinan yang menurut saya sangat naif untuk dipercaya.

Pihak yang paling dirugikan adalah Bluebird Group yang selama ini terkenal santun dan memiliki SOP keras. Bahkan konon Bluebird juga tidak jarang didemo untuk tidak masuk dalam salah satu wilayah. Perusahaan yang sudah Tbk (go public) ini adalah sebuah cerita sukses bisnis yang fenomenal.

Artinya, dibelakang Bluebird Group adalah pemikir dan pelaku bisnis yang tidak main-main. Berdiri sejak 1972, keluarga Mutiara Djokosoetono sudah makan terlalu banyak asam dan garam bisnis transportasi umum di Indonesia.

Sebab itu, mendengar demo sopir-sopir taxi Bluebird berubah bagaikan preman-preman dalam 1 hari bagi saya ada yang tidak logis. Apalagi dengan skenario yang coba digiring bahwa pemilik Bluebird yang membiayai demo dan kemudian berpura-pura memberikan gratis 1 hari untuk marketing.

***

Apakah perusahaan go public yang sebesar itu akan sebodoh itu menggunakan taktik bisnis ala preman? Saya tidak mampu mencerna kalau itu memang betul. Sebab itu saya berasumsi ada pihak lain yang menggerakan para sopir ini diluar manajemen perusahaan taksi itu.

Dan dari hasil pengamatan dan dikuatkan pernyataan resmi dari Bluebird Group (baca) penggerak utama dari demo anarkis ini adalah PAGUYUBAN PENGEMUDI ANGKUTAN DARAT (PPAD) yang dikepalai seorang bernama Cecep Handoko. Berikut adalah pernyataan resmi dari Bluebird Group:

Blue Bird memahami bahwa ada beberapa pengemudi yang juga tergabung dalam “Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat” yang tergerak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, apabila terdapat pengemudi PT Blue Bird Tbk yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum dalam demonstrasi yang terjadi, PT Blue Bird Tbk akan menerapkan sanksi tegas sesuai peraturan dan ketentuan perusahaan yang berlaku.

Demo-demo buruh, dan guru honorer selama ini kurang berhasil tapi kali ini PPAD berhasil lolos menggiring opini politis dengan sangat halus bahkan mendunia.  Siapakah PPAD ini?  Ini justru harusnya dikupas oleh media-media utama. Bongkar tuntas siapa dibelakang PPAD, apakah benar paguyuban ini murni adalah paguyuban pembawa aspirasi sopir taxi, ataukan paguyuban politis untuk kepentingan politis juga?

Ketua PPAD, Cecep Handoko, bahkan berani mengancam menduduki Menkominfo:

"Kami kasih waktu Kemenkominfo 15 hari ya. Maaf, bukannya kami sombong atau apa, tapi kalau tidak (diblokir), akan kami duduki," ujar Cecep. (Sumber)

Cecep yang adalah mantan aktifis Forkot jelas bukan pemain baru. Bahkan seorang Ridwan Kamil pun siap dituntut PPAD dalam kasus pemukulan sopir angkot (Sumber). Ancaman yang hanya akan keluar apabila yakin dengan kekuatan yang dimilikinya.

***

Persaingan bisnis antara konvensional vs daring tetap harus diantisipasi pemerintah dalam hal ini Menkominfo, dan Menhub, dan jangan lupa Bekraf sebagai badan baru dibidang ini sebenarnya memiliki kepentingan untuk segera menutup "lubang kebjakan" ini. Jonan yang rupa-rupanya didukung PDI-P tidak bisa sekedar melempar bola ke Rudiantara.  Semua pihak harus duduk dan mulai membuat road map "digital ekonomi".  Lebih tepatnya, Indonesia membutuhkan National Digital Strategy (NDS).

Tapi, rakyat jangan gampang terpancing dan dibodohi kepentingan-kepentingan politik dibelakang insiden ini.  Sopir taksi konvensional maupun online adalah rakyat Indonesia yang harus dilindungi.  Tapi para politikus oportunis tidak memikirkan hal tersebut.  Yang dipikirkan adalah membuat gelombang dalam masyarakat dan mengendarai gelombang itu untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

Suhu politik yang naik cukup tinggi di Jakarta harus selalu diwaspadai. Dengan gampang masyarakat akan tersulut apabila soal periuk nasi diikutkan. Dalam konteks kasus demo 22/3/16, memojokkan Bluebird bukanlah hal yang bijak. Puluhan ribu karyawan makan dari perusahaan ini. Apabila terkena imbas, maka Bluebird akan PHK banyak orang dalam waktu cepat akan muncuk masalah sosial. Dilain pihak, menolak Uber, Grabbike, Gojek adalah pertanda kebodohan jaman yang berulang.

Yang dibutuhkankan adalah keseimbangan dan keadilan sosial. Untuk itu, kepentingan politis harus dikesampingkan dan pembuat kebijakan harus segera duduk menutup lubang kebijakan ini sehingga anarkis-anarkis tidak akan menyusup menggunakan kesempatan.

 

Pendekar Solo