Ahok Melawan, Bima Kompromi

Sama-sama menolak RUU Pilkada tidak langsung, antara Ahok dan Bima Arya (Walikota Bogor dari Partai PAN) ada perbedaan reaksi.  Ahok dengan keras menentang partainya dan langsung memutuskan keluar, sedangkan Bima terlihat lebih kompromis dengan PAN (baca)

Pejuang tua reformasi yang sudah tidak reformatif lagi, Amien Rais mengatakan dari sumber yang sama diatas bahwa dia sudah briefing Bima dulu.   Lebih jelasnya perhatikan kalimat berikut:

"Oh untuk Bima Arya saya briefing juga. Saya bilang, mas Bima, anda jangan khawatir, kalau anda bagus nanti akan dipilih DPRD. itu saja," kata Amien seusai rapat di Kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014).

Nasihat yang memerahkan kuping rakyat waras karena jelas tendensinya cuma "supaya dipilih lagi".  Nasihat orang kalap kekuasaan dan kehilangan akal kebangsaan.   Bima sendiri mengatakan bahwa dia akan tetap di PAN dengan alasan perbedaan pendapat itu biasa.

Inilah yang membedakan seoarang Ahok dan Bima.  Bagi Bima masalah RUU Pilkada hanyalah "beda pendapat", bagi Ahok "beda prinsip".  Dan bagi orang berintegritas nilai-nilai sebuah prinsip adalah segalanya.

Dalam wawancara dengan sebuah channel TV, Ahok yang terlihat agak emosional dengan lugas dan tegas seperti biasanya mengatakan bahwa dia harus keluar dari Gerindra karena sudah tidak sesuai dengan misi kemanusiaan yang membuat dia masuk ke panggung politik.

***

Saya yakin saya tidak sendiri.  Jutaan rakyat Indonesia sangat bangga memiliki pemimpin seperti Ahok yang berpegang kepada prinsip.  Ahok tidak bisa dibeli.  Ahok lebih percaya hati nurani.

"Jihad Ahok" ini memang sejak awal meresahkan banyak orang, tidak heran Iwan Fals pun menjadi terharu dengan perjuangan ala Ahok ini.  Perjuagan yang menurut saya adalah perjuangan melawan "penjajah demokrasi".   Koalisi Merah Putih dan Demokrat adalah manifestasi dari roh imperialis yang apabila diterus akan terus menjadi kanker bangsa.  Semangat menjegal (istilah Jokowi) inilah yang harus kita lawan.

Konklusinya jelas, RUU Pilkada Tak Langsung bukanlah sekedar perbedaan pendapat dalam demokrasi.  Ini adalah usaha makar politis yang terstruktur, masif, da sistematis. Juga, RUU ini jauh dari alasan biaya yang sangat mengada-ada, atau bahkan alasan "rakyat tidak siap memilih" yang sangat tidak logis dan naif.

Kalau rakyat tidak bisa memilih, berarti DPR/D juga tidak bisa memilih karena mereka dipilih rakyat.  Berarti DPR/D juga harus dipilih tidak langsung.  Oleh siapa?  Kacau sekali cara berfikirnya.  Tapi itu khas roh penjajah.  Tidak penting logis atau tidak, yang penting agresi dan menyerang wilayah yang jadi hak orang lain.

Hak rakyat sedang teragresi dan mungkin bisa terjajah sebentar lagi.  Ahok sudah melawan, dan saya rakyat biasa sudah menetapkan hati untuk mendukung Ahok melawan penjajah demokrasi Indonesia.  Lawan!