1 bulan tanpa DPR, terlihat  kabinet kerja Jokowi masih bisa bekerja dengan baik.  Sinabung, kartu KIS (kartu indonesia sehat) dan KKS (kartu keluarga sejahtera) pun bisa direlease, bilateral dengan Angola juga bisa terjadi, menteri-menteri segera bergerak, bahkan law enforcement terasa sentuhannya.  Indonesia baru sedang bergerak.
Lahirnya DPR tandingan yang di lontarkan koalisi Indonesia Hebat dikatakan untuk terus menjaga supaya Jokowi cs bisa bekerja tanpa diganggun-ganggu koalisi Prabowo. Â Berdasarkan alur berfikir DPR tandingan, selama Jokowi tidak diganggu-ganggu maka sebetulnya tidak perlu ada tandingan.
Yang jadi masalah apakah koalisi Prabowo bisa dipercaya tidak akan menyerang Jokowi di kemudian hari tanpa kawalan DPR Tandingan? Â Kelihatannya KIH tidak akan pernah bisa percaya 100%.
Jadi posisi REMIS ini sebetulnya terlihat ada baiknya juga. Â Jokowi dan teman-teman jadi tidak perlu begitu mikirin terlalu banyak legalitas. Â Harus diingat, pada dasarnya fungsi utama DPR di trias politika ada di domain legislatif. Lebih tepatnya membuat aturan-aturan (UU), anggaran-anggaran, dan pengawasan.
Fungsi-fungsi DPR akan terasa berjalan apabila pemerintah (eksekutif) tidak kompeten, diktator, manipulatif, dll. Tapi apabila yang diawasi sudah jalan baik, bikin aturan-aturan hanya bersifat legal bukan substantif. Â Secara riil negara akan tetap bisa berjalan menggunakan aturan yang sudah ada, tanpa membuat aturan baru lagi. Dan itu bisa terjadi.
Walaupun ketua MPR sudah mensinyalkan adanya rekonsiliasi antara DPR Tandingan dan DPR koalisi Prabowo, kalau saja kita boleh berandai-andai, karena sudah terbukti 1 bulan tanpa DPR Indonesia baik-baik saja, mungkinkan DPR di moratorium saja 5 tahun.
Alias kata, biarkan 560 orang yang mengaku wakil rakyat itu makan gaji buta, kita gaji mereka dengan pajak tapi jangan bikin apa-apa selama 5 tahun. Â Biarkan kabinet kerja Jokowi jalan sendiri, 5 tahun lagi semua kerja Jokowi cs di audit manajemen, keuangan, policy, dsb. Â Apabila terbukti korupsi langsung di gantung 5 tahun lagi. Â Lebih simple.
Saya tahu perandaian saya sangat tidak mengikuti hukum tata negara. Â Tapi saya berani mengatakan banyak rakyat yang akan setuju dengan saya bahwa kalau 1 bulan tanpa DPR bisa, 5 tahun tanpa DPR kelihatannya tidak akan masalah, bahkan mungkin lebih baik demikian.
Keren sekali kalau 2014-2019 Indonesia tanpa DPR aktif (hanya di atas kertas) tetapi justru semua sendi kehidupan bangsa jadi berkembang dengan cepat, karena keputusan jadi lebih cepat di ambil. Â Perbaikan-perbaikan birokrasi jadi semakin lancar. Â Dan tak terhitung semua perkara yang dihalangi justru oleh "undang-undang yang tidak pro rakyat" akan bisa di atasi. Â Sayangnya itu semua hanya akan terjadi republik mimpi. Â Andaikan saja.
Pendekar Solo
