Oops Jokowi "Did it Again!", APBN-P 2015 Disahkan Secara Mulus

[caption id="" align="aligncenter" width="450" caption="solopos.com"][/caption] Jokowi diharapkan jadi aktifis dan tidak begitu disukai ketika mulai berpolitik.  Itu adalah realitas nyata mengapa para aktifis pendukung Jokowi "marah-marah" khususnya soal BG dan Proton.  13 Februari kemarin, APBN-P 2015 yang di gembar-gemborkan adakan keras pembicaraannya karena DPR dikuasai KMP, ternyata jauh panggang dari api, APBN-P 2015 lolos dengan mulus. Jokowi bukanlah aktifis HAM, atau LSM, dia adalah presiden RI yang harus mengakomodir semua kepentingan dan mampu bermain politis ditengah perbedaan.  Realitas DPR yang dikuasai "oposisi" seakan-akan sudah dilupakan karena kesepakatan KMP-KIH mendukung BG.  Sekaligus manuver Jokowi dengan mengundang Prabowo ke Istana.  Semua adalalah move politik untuk kepentingan yang lebih besar. Apakah berarti Jokowi harus kompromi?  Politik adalah seni untuk berkompromi.  Itu sebabnya yang tidak kuat ada di dalam sistem akan gampang terkhamiri dan akhirnya "sleeping with devil".   Ini sebabnya pendukung Jokowi yang "tulus" bersuara paling keras ketika dirasa Jokowi "berkompromi" di kasus BG. Hasil akhir kasus BG belum keluar, sebab itu seluruh pengamat baik yang profesional maupun yang amatir akan melihat "hasil pengamatan"-nya setelah keputusan Jokowi keluar.  Hasil akhir ini yang akan memperlihatkan seberapa jauh Jokowi berkompromi dengan DPR.  Yang pasti, move Jokowi untuk menggunakan isu BG ini sebagai bargaining position  mampu menggolkan APBN-P 2015.  Move ini diakui secara eksplisit oleh Jokowi, jadi bukan sekedar perkiraan saya (baca). Para relawaan aktifis yang sensi dengan "jurus lambat"-nya Jokowi, harusnya membuka mata bahwa dengan postur APBN-P 2015 1984,1 T atau hanya sekitar 10T lebih kecil dari yang diusulkan, Jokowi menunjukkan kelihaiannya bermain dalam sistem (baca).  Untuk sekedar mempermalukan DPR, KMP, KIH, dan menyenangkan rakyat dengan membela Samad, BW, dsb Jokowi dengan gampang melakukannya, tapi hal itu tidak strategis.  Perjalanan Jokowi masih panjang, dengan disahkannya APBN-P 2015 sekarang kabinet Jokowi tidak ada alasan lain kecuali kerja, kerja, dan kerja.

***

Gus Dur adalah negarawan luar biasa.  Tapi sejarah mencatat dia bukan politikus yang handal.  Demikian juga Megawati, secara politik di justru di bodohi SBY.  Peristiwa yang akhirnya berkepanjangan sampai sekarang. Sebaliknya, SBY adalah politikus licin sehingga mampu bertahan 10 tahun memerintah.  Tapi mengatakan SBY negarawan akan sulit, apalagi 5 tahun kedua paruh pemerintahannya.

Semua presiden "era reformasi" harus menghadapi kenyataan bahwa "the evil" masih ada dalam sistem.  Bermain dalam sistem berbeda jauh dengan ketika kita di luar sistem.  Seorang Anies Baswedan pun harus menghadapi kenyataan melawan sistem jahat yang merasuk di diknas-diknas untuk tetap bisa mempertahankan idealismenya. Ahok merombak total seluruh jajaran birokrasinya. Susi mengaku "tidak betah" jadi menteri karena sesak nafas oleh aturan-aturan birokrasi dan bahaya serangan politik yang selalu menghantui.

Mengharapkan Jokowi mengambil keputusan tanpa kompromi dengan parpol sama dengan mengundang sejarah Gus Dur terulang lagi.  Kompromi tetap harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan adalah KORUPSI.  Kompromi tidak selalu sama dengan korupsi.  Tapi memang kompromi yang diwaspadai sebagai awal dari KKN, dan Kong Kalikong.

Prioritas Jokowi adalah infrastruktur, swasembada, dan pertumbuhan ekonomi.  Dan untuk itu bisa terlaksana kadang "peperangan" yang lain harus diredam dulu.  Disini peran para menteri yang harus kreatif dan benar-benar aktif bergerak.  Bahkan BEK (Badan Ekonomi Kreatif) -pun akhirnya tidak kebagian anggaran, dan menurut saya tidak apa-apa untuk sementara ini.  Fokus kepada simpul-simpul yang bisa menjadi lokomotif dan yang lain akan mengikut.

***

Dalam strategi bermain catur ada yang disebut ROKADE.  Perpindahaan posisi raja untuk dilindung Benteng.  Yang saya lihat, Jokowi sedang melakukan Rokade sehingga dia terlindung dari serangan DPR.  Dan benteng terkuat Presiden RI adalah TNI, BIN, Kejaksaan, KPK dan Polri.

Moeldoko, Hendropriyono, Prasetyo adalah "orangnya  Jokowi". Prediksi saya yang mungkin bisa salah, paska kasus KPK-POLRI akan muncul nama-nama baru yang akan menjadi "orangnya Jokowi".  Lengkap sudah pertahanan sang Presiden.  Secara politik aman, secara hukum aman, maka terbuka jalan tol untuk menggenjot pembangunan Indonesia menuju Indonesia Baru.

Kita semua menunggu langkah catur Jokowi, tapi paling tidak sekarang ini kita bisa berkata "Oops Jokowi did it again!".   Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.

Pendekar Solo