Dengan kinerja Pemerintah yang sering kedodoran programnya karena penyalahgunaan wewenang para pejabatnya, wajar jika muncul rasa skeptis, Â meskipun harus diapresiasi, karena rencana apapun yang positif patut kita dukung.Â
Sayangnya situasinya sedang tidak tepat. Kita masih dalam proses pemulihan-transisi paska pandemi Covid-19, sehingga situasi ekonominya belum kondusif dan masing goyang disana-sani.Â
Apalagi kita juga tengah disibukan dengan persiapan pilpres, mau tidak mau Pemerintah akan terbagi fokusnya. Pilpres bukan acara biasa, dan sangat menyita energi kita.
Meskipun masing-masing instansi memiliki tanggungjawab untuk mengurusi masalah ini, tetap saja akan membutuhkan tenaga yang ekstra.Â
Karena jika program kejar tayangnya pada tahun 2024, semuanya terasa sempit ruang geraknya. Namun jika ditujukan hanya menjadi bagian dari kerja-kerja simultan mengatasi kemiskinan seperti biasa mungkin itu sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya.Â
Namun kita juga harus mengapresiasi langkah Pemerintah yang sedang kejar target supaya kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024. Tenggat waktu yang pendek bersamaan dengan acara demokrasi terbesar kita.
Yang justru membuat kita penasaran, apalagi program yang akan dicanangkan untuk mencapai target itu. Pilihan pada BLT dan TNKT hanya seperti solusi semu yang tidak menyentuh substansi masalah.Â
Orang yang berpikir pragmatis, mungkin merasa tidak yakin bahwa ini bisa terealisasi, meskipun ini bukan bukan program memberantas kemiskinan secara umum, tapi hanya berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Butuh Peta Jalan
Dalam upaya mencapai target mendekati 0 persen kemiskinan ekstrem, dibutuhkan langkah-langkah konkret dari pemerintah.Â
