Adalah Ahmad Ali, Anggota DPR RI yang menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Sosok ideal politisi yang menjadikan politik sebagai jalan pengabdian kepada bangsa dan umat.
Seperti Angsa yang tenang di permukaan, tetapi kakinya bekerja keras di bawah air untuk menggerakkan dirinya maju. Demikian sosok Ahmad Ali, menjaga kesan luar yang tenang, sementara di balik layar berjuang dan bekerja keras untuk menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan bersama masyarakat kecil.
Pada bulan Oktober-November 2023, Ahmad Ali kembali memberangkatkan umroh para Imam Masjid, Mushola dan Para Guru Pengajian sebanyak 305 orang di Jakarta Timur dan Sulawesi Tengah. Para Imam Masjid dan Mushola serta Guru Pengajian anak-anak yang selama ini hanya punya mimpi ke Mekkah, dapat berkunjung dan solat langsung di Baitullah.
Pada tahun 2019 Ahmad Ali juga mengumrohkan 230 Imam Masjid-Mushola se-Sulawesi Tengah. Niat mengumrohkan para imam ini terbesit dari hati Ahmad Ali karena melihat realitas para imam masjid yang selama ini terabaikan. Dalam konten yang diupload oleh Ahmad Ali, beliau mengatakan "Para Imam masjid dan seluruh pegawai syara di semua masjid adalah pahlawan tanpa tanda jasa, karena imam masjid dan pegawai syara, rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengurusi kegiatan peribadatan dan keagamaan di masjid, sementara mereka tidak digaji dalam mengelola kegiatan peribadatan dan keagamaan di masjid. Maka sudah seharusnya, kita memuliakan para imam dan pegawai syara".
Ahmad Ali terdorong untuk memberikan yang terbaik kepada para imam masjid karena terkenang masa kecilnya memiliki guru mengaji yang sederhana namun menghibahkan dirinya untuk mengurus umat dan murid-muridnya secara maksimal, kebetulan banyak para imam masjid yang ingin umroh tapi terkendala masalah biaya. Beberapa kali saat reses ke dapil di beberapa kabupaten di Sulteng, Ahmad Ali dikejutkan, tiba-tiba ada beberapa orang yang memeluknya dan mengucapkan terima kasih karena telah diberangkatkan umroh.
Ahmad Ali berupaya agar insentif untuk menambah kesejahteraan imam dan pegawai syara dapat ditingkatkan. Upaya itu dilakukan oleh DMI dengan mendorong dan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ia mencontohkan, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang telah mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kesejahteraan imam dan pegawai syara.
Pemkab Morowali memberikan Rp1 juta/bulan kepada imam masjid dan pegawai syara di kabupaten tersebut.
Membicarakan politik di ruang publik pada hari ini kerap dikaitkan dengan kontestasi politik menjelang Pemilu 2024, seakan-akan makna politik dipersempit sebatas panggung tempat berebut kekuasaan para elit atau menyusun strategi "siasat" memenangkan kontestasi elektoral, padahal politik itu memiliki makna sangat luas yang bernilai sangat luhur.
Di dalamnya berkaitan dengan pengaturan masyarakat, memiliki tujuan mencapai kebahagiaan bersama (eudaimonia), politik yang ideal adalah menghadirkan kebaikan dengan menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan. Artinya politik harus menjamin setiap warga negara mendapatkan bagian layak dari kekayaan serta manfaat dihasilkan oleh negara, tanpa ada perlakuan bersifat diskriminatif semua mendapatkan haknya.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Legislatif, Ahmad Ali mempunyai rekam jejak yang sesuai dengan prinsip hidup yang diamininya, bahwa politik sebagai jalan pengabdiannya untuk bangsa. Ahmad Ali kerap kali melakukan evaluasi kinerja Pemerintah. Salah satunya, tentang proyek jalan Palu-Parigi yang menghubungkan 9 kabupaten di Sulawesi Tengah dibatalkan. Ia juga mengkritik janji yang akan membangun waduk di dapilnya, tetapi belum juga terwujud. Ia khawatir karena dianggap tidak memperjuangkan masyarakat dapilnya.
Selain itu, Fraksi Partai NasDem yang diwakili oleh Ahmad Ali dengan tegas menolak segala wacana kenaikan gaji anggota DPR RI, tunjangan dan lain sebagainya. Ia berpendapat, tidak dipungkiri bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja DPR saat ini sangat minim. Sehingga kurang elok untuk meminta penaikan gaji dan fasilitas lainnya.
