Mengkritisi Narasi Perempuan Berdaya dalam Ekonomi
Oleh: Hanifah Tarisa Budiyanti S. Ag.
Isu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sejauh ini telah menjadi fokus bagi banyak perangkat daerah. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim yang tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA seluruh Kabupaten/Kota se-Kaltim dengan topik bahasan isu pemeberdayaan perempuan.
Sri Wahyuni yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim menekankan setidaknya ada tiga hal yang menjadi intervensi area bagi DKP3A untuk membidik sasaran kaum perempuan yang sesuai dengan kriteria peningkatan pemberdayaan kewirausahaan perempuan yang diinginkan.
Tiga hal tersebut diantaranya, pertama, para perempuan yang terpaksa menjadi kepala Keluarga dengan beberapa sebab. Mereka dalam hal ini perlu dinilai untuk ditingkatkan keahlian dan kompetensinya melalui sektor kewirausahaan. Kedua, para perempuan penyintas kekerasan selama pernikahan. Mereka membutuhkan pembinaan dan motivasi untuk dapat pulih dari trauma dan luka yang disebabkan masa lalunya. Melalui wawasan dan keterampilan berwirausaha. Ketiga, kaum perempuan yang mengalami kondisi miris, yaitu bekerja, tetapi diupah jauh sekali dari upah yang telah ditetapkan.
Sementara itu Kepala DKP3A Noryani Sorayalita mengatakan, sebagai bentuk pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat, terkhusus kepada para Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melalui program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Norayani menekankan pentingnya memberdayakan perempuan dalan wirausaha terletak pada dampak positif terhadap keluarga, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. "Karenanya perempuan harus diberikan akses yang setara terhadap peluang bisnis dan sumber daya agar dapat membuka kemajuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Semua langkah ini tentunya menjadi harapan bersama bagi seluruh perempuan yang terlibat pada sektor ekonomi agar dapat berperan sebagaimana mestinya untuk dapat mengangkat sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Timur," Papar Noryani.
Berbagai langkah yang disusun oleh lembaga-lembaga daerah tersebut tampak cukup baik dan terkesan bisa mengangkat derajat perempuan terutama di sektor ekonomi. Pasalnya, kebutuhan ekonomi selalu menjadi persoalan utama di negeri ini. Persoalan kemiskinan, pengangguran, anak yang putus sekolah karena tak ada biaya, mahalnya biaya kesehatan, dan masalah lainnya telah menjadi problem bersama yang menimpa sebagian besar rakyat di negeri ini. Akan tetapi, menjadikan perempuan sebagai salah satu tonggak utama dalam memperbaiki ekonomi negara dengan menyumbang pendapatan untuk negara apakah cukup? Benarkah dengan terlibatnya perempuan dalam kewirausahaan, akan menyelesaikan berbagai problem perempuan seperti ketiga hal yang telah dipaparkan di atas?
Bukan Salah Perempuan
Sesungguhnya isu pemberdayaan perempuan dengan menjadikan perempuan terlibat dalam aktivitas kewirausahaan adalah racun yang bisa merusak fitrah perempuan. Mengapa bisa disebut racun? Karena fitrah setiap perempuan sejatinya adalah seorang istri yang membina keluarganya dan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya. Bagaimana perempuan bisa maksimal dalam membina keluarga dan anaknya, jika ia juga dituntut untuk menyumbangkan ekonomi negara dengan berwirausaha? Inilah beban ganda yang dimiliki perempuan hari ini dan menimbulkan banyak masalah baru.
