Kebangkitan Hegemoni Tiongkok di Indonesia

Hanif Afif Naufal, Menteri Analisis Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 2019, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

 

Kuatnya arus globalisasi yang dicirikan oleh dunia yang saling terhubung dan terintegrasi telah membuat perbatasan kedaulatan antar negara semakin kabur. Proses ini memfasilitasi aliran modal di setiap aspek wilayah untuk mempercepat proses liberalisasi dan kapitalisasi aspek politik-ekonomi-sosial-budaya (Manfred Stegger, 2003). Dan terutama dalam perekonomian hanya menjadikan Indonesia sebagai pemasok kebutuhan bahan baku dan tujuan pasar saja, wujud sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia ketika masih dalam cengkeraman kolonialisme.

Indonesia memasuki sistem ekonomi colonial. Pertama, hanya diposisikan sebagai pemasok bahan baku untuk negara-negara industri maju. Kedua, ekonomi Indonesia berfungsi sebagai pasar produk oleh negara maju industri. Ketiga, ekonomi Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk memainkan keunggulan modal di negara-negara industri kaya. Semua kondisi itu telah digambarkan oleh Sukarno sejak dulu dan hal itu yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini.

Apabila kita coba mengingat kembali pada tahun 1945 Amerika Serikat telah menjadi kekuatan ekonomi dunia yang paling dominan. Bahkan selama Perang Dingin perekonomiannya jauh lebih maju dan dua kali lipat lebih besar dari Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 kian mendongkrak posisi unggul Amerika. Namun, sekarang hegemoni Amerika Serikat mulai rendup dengan kehadiran penantang baru yaitu China.

Pada abad ke-20, China mulai mengalami berbagai revolusi yang membuat stabilitas ekonomi domestiknya bergejolak, sehingga China melalui kepemimpinan sentralistiknya berupaya memodernisasi perekonomiannya dan menghasilkan kebijakan yang pragmatis. Pada masa pasca pemerintahan Mao Zedong, China mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang terbuka bagi kerja sama internasional.

Pasar Bebas Milik China

Kebangkitan China dimulai ketika mulai membuka diri dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi politik internasional yang ekspansif dan hegemonik. Dikawasan ASEAN, China pada tahun 2001 telah bekerja sama menyepakati pelaksanaan kawasan perdagangan bebas diantara negara anggota ASEAN dan Cina dengan mengadakan integrasi ekonomi melalui penjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Kawasan perdagangan bebas tersebut diwujudkan dengan cara mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. China dan ASEAN menyelenggarakan kawasan perdagangan bebas tersebut dengan beberapa cara, yaitu mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, meningkatkan akses ke pasar jasa, mempermudah investasi, serta hubungan perekonomian para pihak ACFTA dengan meningkatkan kerjasama ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China (Direktorat Kerjasama Regional Indonesia, 2010).

Dimata China, Indonesia memiliki consumer market yang sangat besar dan juga memiliki lokasi strategis. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu target utama China dalam berdagang dan berinvestasi. Serbuan produk dan investasi/penyaluran pinjaman keuangan ke negara-negara berkembang dinilai sebagai cara China mendominasi pasar ekonomi dan keuangan dunia khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Saat ini Cina menjadi mitra dagang terbesar dan investor terbesar ke 3 di Indonesia.

Barang China Membanjiri Indonesia

Namun, hal itu miris ketika perkembangan e-commerce sangat pesat di Indonesia ternyata memiliki dampak ke depan lebih hebat dan cukup berbahaya untuk segera dihadapi. Keadaan yang dihadapi dimana Indonesia belum memiliki cara yang baik untuk menguragi masuknya barang asing melalui e-commerce.

Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2018 berdasarkan data Kementerian Perdagangan mengalami defisit pada sektor non migas 20,85 milliar dolar AS atau mengalami kenaikan 47,25% dari tahun 2017 yang sejumlah 14.16 miliar dolar AS. Hal tersebut menandakan ekspor barang China menyerbu deras ke pasar Indonesia yang berakibat defisit sangat besar.

Pemerintah perlu mengurangi defisit neraca perdangangan yang semakin parah. Defisit neraca perdagangan yang besar karena ada payung ACFTA dimana barang masuk tidak dikenakan pajak. Serbuan barang China melalui e-commerce akan lebih kencang ke depan, pemerintah perlu untuk di mengevaluasi jenis barang yang diimpor dari China dan memproduksi barang-barang yang lebih kompetitif dan berdaya saing dalam harga.

Kamuflase Investasi

China juga berusaha memperluas pengaruhnya dalam aspek keuangan dan infrastruktur yang didanai oleh bank baru China bernama AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) untuk memperbesar alat modal yang sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di Asia, termasuk Indonesia.

China setelah AIIB memiliki pengaruh ganda bagi Indonesia, sisi positifnya Indonesia memiliki alternatif untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi selain berbagai Bank Pembangunan Multi (MDB) yang sudah ada seperti IMF, ADB, IDB, dan WB. Ini berarti Indonesia akan kurang tergantung pada kondisi ekonomi Barat. Tetapi di sisi lain, kekuatan ekonomi hegemonik Tiongkok secara bertahap membuat posisi Indonesia lebih ditentukan oleh mereka.

Peningkatan investasi yang diikuti juga dengan masuknya TKA asal China secara besar-besaran tentu akan mengurangi kesempatan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah terlalu memberikan kemudahaan TKA China karena terikat perjanjian timbal balik terkait adanya investasi Cina yang masuk ke Indonesia. Kedatangan investasi dari China seperti yang terjadi di negara lain akan berpotensi mengalami kerugian dalam dua hal, yaitu keamanan aset negara dan mengancam tenaga kerja.

Lemahnya kondisi di Indonesia terkait dengan diplomasi politik-ekonomi internasional memiliki akar yang dalam dan tidak semata-mata karena metode atau pengelolaan diplomasi yang tidak mencerminkan kepentingan nasional, tetapi juga terkait dengan paradigma berpikir dan cara hidup bangsa yang belum lebih menganut karakter nilai-nilai yang sesuai Pancasila dan Konstitusi untuk kembali ke kedaulatan rakyat.