Artinya bawah Bank Dunia lah yang berperan atas program land reform palsu Soeharto sampai Jokowi saat ini, guna terus mempertahankan sistem produksi feodal di Indonesia. Bank Dunia juga yang mendorong adanya HGU dan HPH, program re-settlement project, penghancuran habitat dan ekosistem pada era Soeharto.
Pemerintahan boneka paska Soeharto melanjutkan kebijakan yang sama, dan jauh lebih kejam dan brutal sejak zaman Megawati Sukarno Putri. Mereka tetap melanjutkan kebijakan Bank Dunia di Indonesia dan mengintensifkan pemasukan negara dengan memberikan konsesi sebesar-besarnya kepada para tuan tanah besar dan perusahaan pertambangan besar milik imperialis di Indonesia. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, program landrefom palsunya telah berlaku sama, melestarikan monpoli tanah dan saraana produksi pertanian.
Pada era kekuasaan Jokowi-JK, kebijakan ekonomi dan keuangan terus bergantung pada ekspor kapital dari imperialis. Rezim ini mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi sebanyak 16 jilid (sejak September 2015 sampai akhir 2016) sebagai implementasi percepatan deregulasi dan debirokratisasi yang mempermudah liberalisasi, privatisasi, dan merampok uang rakyat dengan intesifikasi pajak. Paket Ekonomi Jokowi menjadikan kenaikan upah buruh yang terus ditekan sedemikian murah melalui PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang hanya mencapai kenaikan dibawah sepuluh persen.
Bank Dunia lah yang mendorong adanya Proyek Strategis Nasional Jokowi yang telah merampas tanah rakyat secara paksa, adanya Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang hakekatnya palsu. Program RAPS Jokowi sesungguhnya adalah skema untuk menjalankan program Land Administration Project (LAP) milik Bank Dunia (WB) untuk penyediaan tanah (Land Bank). Reforma Agraria Jokowi bertujuan mempertahankan monopoli tanah dan meletakkan tani kecil perseorangan terpaksa hidup berdampingan secara timpang dibawah dominasi tuan tanah besar, dan menjadikan petani semakin kehilangan tanah, terjerat peribaan yang makin mendalam, dan kemiskinan.
Pemerintah bahkan semakin menindas rakyat dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan perundangan yang merampas dan memberangus kebebasan berpendapat, mogok, dan berorganisasi, untuk meredam dan memukul aspirasi dan gerakan demokratis rakyat, diantaranya: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, UU Anti Terorisme, UU ITE, Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menghadapi gerakan massa di kawasan industri, kota dan perdesaan. Aturan itu semakin membenarkan kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan dan pemenjaran terhadap rakyat.
Peranan khusus IMF dan WB juga sebagai konsultan dan pembiaya utama pembangunan infrastruktur dan kredit konsumsi di Indonesia. Mereka juga yang mendorong Indonesia menggunakan sistem E-Money (electronic money), E-Banking, E-Commerce agar dapat dikontrol langsung mobilitas uang dan kapital untuk dapat memaksimalkan perampokan terhadap rakyat. Bahkan campur tangan IMF dan WB diera Jokowi sangat terlihat, menjelang Annual Meeting ini. Dimana berbagai sarana dan kerjasama terus terlihat. Seperti pandangan dua lembaga parasite tersebut agar Jokowi tidak boleh mengontrol harga BBM, kemudian untuk mempertahankan pembangunan infrastruktur untuk memelihara pertumbuhan ekonomi hingga masalah premium yang ditiadakan selama acara annual meeting untuk sekedar memelihara udara yang sehat.
Tindakan IMF dan Bank Dunia tidak sedikit-pun memberikan "pertolongan dan bantuan" kecuali mengintensifkan perampokan, perang, dan memperburuk penghidupan rakyat. Kedua lembaga jahat tersebut menjadi instrumen negeri-negeri imperialis, khususnya G7 untuk: Pertama, Mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya dengan murah untuk kebutuhan monopolinya atau disebut perampokkan. Kedua, Mempertahankan tenaga kerja murah dengan menekan upah terus rendah. Ketiga, Menjadikan Indonesia terus menjadi pasar barang-barang sampah yang merupakan produk berlebih (overproduction). Keempat, Menjadikan Indonesia terus menjadi obyek penghisapan dan perampokan kapitalis monopoli melalui import kapitalnya, yakni utang dan investasi.
IMF dan Bank Dunia akan terus berkuasa dengan hutang atau "bantuan" yang diberikannya atas negara dan bangsa. Hutang dan bantuan mereka berarti politik dan juga dominasi militer imperialis Amerika Serikat. Hutang menjadi instrumen untuk memaksa negara membuat regulasi yang merugikan dan mencelakakan rakyat. Hutang menjadi instrumen untuk memobilisasi kekuatan militer. Dibawah IMF dan Bank Dunia Indonesia tidak akan pernah menjadi negeri yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. Selama rejim yang berkuasa di Indonesia melaksanakan skema kedua lembaga jahat itu dengan patuh, termasuk Jokowi-JK, maka tidak akan pernah terwujud land reform sejati dan industri nasional yang mandiri.
Referensi
Boediono, 2016. Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah. Bandung : Mizana
