International Monetary Fund (IMF) lahir dari situasi krisis imperialisme yang semakin memburuk dan telah menghasilkan perang perampasan yang menindas rakyat seluruh dunia. IMF didirikan pada September 1945 setelah ratiikasi kesepakatan Konferensi PBB di Bretton Woods, New Hampshire AS, tahun 1944 yang menyetujui suatu "kerangka kerjasama ekonomi" yang dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan Depresi Besar (Great Depression) di tahun 1930-an.
Dengan kerangka kerjasama yang berkedok "Stabilitas Ekonomi" tersebut, IMF menyatakan tujuan untuk dapat mendominasi dan mendikte ekonomi dan politik anggota-anggotanya dengan cara:
- Melakukan kontrol atas kerjasama perdagangan dan keuangan internasional untuk kepentingan Negara-negara kapitalis.
- Mengamankan kepentingan pasar dengan stabilitas sistem keuangan dan perdagangan yang timpang untuk kepentingan Negara kapitalisme seperti AS dan Inggris.
- World Bank (WB)
World Bank (WB) atau Bank Dunia merupakan lembaga keuangan atau alat kekuatan oligarki finans (kemaharajaan keuangan) Imperialis yang Kantor Pusat-nya di Washington, D.C., yang juga lahir dari krisis imperialism yang didirikan pada Desember tahun 1944 setelah ratifikasi hasil konferensi Bretton Woods.
WB difungsikan sebagai penyedia pinjaman (hutang dan investasi) kepada negara berkembang, dengan kedok "pengurangan kemiskinan". Seluruh keputusan WB harus diarahkan untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional dan memfasilitasi investasi modal. WB bertugas sebagai lembaga lintah darat yang memberi fasilitas pinjaman, bantuan teknis dan lain sebagainya dengan imbal balik liberalism dan privatisasi berbagai asset public.
Kekuatan finans Bank Dunia sendiri ditopang oleh 5 (lima) organisasi anggota group pemilik modalnya, yakni: 1). The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 2). The International Development Association (IDA), 3). The International Finance Corporation (IFC), 4). The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), 5). The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
Kedua lembaga tersebut telah menunjukkan kejahatannya diseluruh dunia dan Indonesia, diantaranya: Pertama: Menginjak-injak kedaulatan bangsa-bangsa dengan memberikan syarat-syarat yang memaksa agar dapat mempercepat perampasan atas tanah, upah, dan kerja sehingga penghidupan rakyat semakin memburuk. Kedua: Bank Dunia dan IMF memaksakan pelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang secara sistematis dengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat. Bank Dunia dan IMF juga berkontribusi atas munculnya faktor-faktor yang menyebabkan krisis utang di tahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1997an.
Dalam perkembangan saat ini, IMF dan Bank Dunia bahkan berperan semakin aktif dan Agressif mengikat kedaulatan Negara dengan kemudahan utang, melakukan investasi untuk pembiayaan produksi komersil dan pembangunan.
Saat ini, Ambisi IMF-WB 2015-2030 yakni mendorong intensifikasi pembangunan, yang disebut Memaksimalkan Pembiayaan untuk Pembangunan yang ditandatangani oleh Komite Bersama Pembangunan WB: Memanfaatkan Sektor Swasta untuk Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satunya adalah Ambisi untuk transformasi keuangan atau pembiayaan untuk pembangunan, yakni Transformasi Keuangan Pembangunan yang menekankan perlunya mengalihkan fokus dari "miliaran" dalam ODA (bantuan resmi untuk pembangunan) ke "triliunan" dalam semua jenis investasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) / "From Billions to Trillions" of Official Development Assistance (ODA).
Awal hubungan Indonesia dengan IMF, Era Soekarno
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia di saat pemerintah Soekarno mengalami kesulitan menanggulangi problem ekonomi yang rusak akibat perang kemerdekaan. Indonesia, yang baru bangkit dari krisis akibat perang melawan Belanda selama masa revolusi, mengajukan permintaan menjadi anggota IMF dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) --kemudian menjadi Bank Dunia pada 24 Juni 1950.
Pada 15 Agustus 1952 Dewan Gubernur IMF kemudian menyerahkan draft resolusi melalui Kedutaan Besar Indonesia di Washington. Dalam sidangnya di Mexico City bertanggal 10 September 1952, Dewan Gubernur IMF dan Dewan Gubernur IBRD menyetujui resolusi-resolusi yang memuat peraturan dan syarat-syarat Indonesia menjadi anggota IMF. Indonesia menerima dan menandatangani. Pada pertengahan 1953, Indonesia resmi menjadi anggota. Secara legal, keanggotaan itu disahkan dengan UU No 5/1954.
