Mohon tunggu...
Han Han
Han Han Mohon Tunggu... Lainnya - Seaorang penulis baik

Saya selalu berusaha yang terbaik untuk membagikan informasi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemerintahan yang Tegas pada Masa Pemerintahan Jokowi

12 Juni 2021   22:29 Diperbarui: 12 Juni 2021   22:58 106
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Jokowi dikenal sebagai presiden Negara Republik Indonesia yang memiliki pembawaan yang dinilai sangat baru. sebelum menjadi seorang presiden NKRI ini, beliau telah menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Bersama dengan wakilnya Pak Basuki Cahya Purnama, mereka mengenalkan sistem yang disebut "blusukan" yang dulu dinilai sangat baru di Jakarta, dan hal itu sangat mengundang banyak sekali apresiasi dari warga karena merasa diperhatikan secara langsung dan ada aksi nyatanya. Setelah 2 tahun memimpin DKI Jakarta, beliau berhasil memenangkan pilpres pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 beliau kembali memenangkan pilpres. 

Hal ini dapat terjadi karena masyarakat menilai kinerja Pak Jokowi saat di pemerintahan sangatlah bagus dan dirasakan secara nyata dampaknya. Ketegasan beliau adalah salah satu kunci utama suksesnya pemerintahan ini dibandingkan sebelumnya. seperti pada rapat koordinasi pada bulan mei kemarin, beliau secara tegas menyentil mentri dan jajarannya mengenai ekonomi di Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai bantuan sosial dinilai akurasi anggarannya masih sangat tidak jelas. Kita tahu bahwa anggaran tidak jelas ini adalah salah satu ciri terjadinya korupsi di indonesia.

Beberapa kata-kata penting disampaikan oleh pak jokowi pada rapat tersebut mengenai infrastruktur "Ada waduk, enggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier. Ada itu saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan baru, enggak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan? Gimana pelabuhan bisa digunakan? Ada ini, dan tidak hanya satu." yang dimaksud Pak Jokowi disini adalah pembangunan cuman dilakukan disatu tempat saja dan tidak ada pembangunan infrastruktur pendukungnya, maka hal ini dinilai pembangunan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat.

selain membahas mengenai infrastruktur, beliau juga menyinggung mengenai dana bantuan sosial yang datanya tidak akurat, "Data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat. Ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data bantuan lainnya," hal ini menjelaskan walaupun presiden dinilai sudah bekerja keras, jika jajarannya tidak memberikan dukungan dan melakukan tugasnya dengan baik hasilnya tetap sama saja, korupsi akan terus terjadi dan sulit dihentikan. Maka mari kita dukung pemerintahan kita saat ini untuk menjadi lebih baik lagi dan menghasilkan produk untuk masyarakat yang lebih baik lagi. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun