Mohon tunggu...
Muhammad HandzalahRidwan
Muhammad HandzalahRidwan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran, Universitas Padjadjaran

Saya suka membaca novel dan komik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemerataan Pembangunan adalah Kunci Kesejahteraan Rakyat

29 Desember 2023   11:23 Diperbarui: 29 Desember 2023   11:58 119
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Indonesia sebentar lagi akan memulai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dengan adanya pemilu 2024 ini, era kepemimpinan Jokowi akan segera berakhir. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, Indonesia telah mengalami mengalami banyak perubahan terutama dari segi pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan program utama pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla , yaitu pada 2014-2015. Program ini terus dilanjutkan setelah Jokowi kembali terpilih sebagai presiden Indonesia pada pemilu 2019. Tak tanggung-tanggung, pemerintah tealh mengucurkan dana yang sangat besar melalui Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah menganggarkan biaya pembangunan infrastruktur pada tahun 2014  sebanyak Rp154,7 triliun dan tahun ini sebanyak Rp392,1 triliun.

Hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintahan era Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur. Alasan dibalik keseriusan Jokowi dalam menggencarkan pembangunan infrastruktur adalah untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Seperti yang diketahui bersama, Indonesia adalah negara besar yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yaitu sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga mengalami kesulitan distribusi barang maupun jasa antar pulau.

Dengan kondisi tersebut, tentu saja bukan hal yang mudah bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. Jokowi menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kunci dan modal utama dalam memudahkan pengelolaan negara dan juga sebagai fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk maju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Hal ini beliau jelaskan dalam diskusi Forum A1 yang digelar di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.

“Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur itu sangat banyak bagi kesejateraan rakyat karena dapat menunjang berbagai kebutuhan rakyat juga. Dengan adanya infrastruktur, berarti masyarakat juga terfasilitasi kebutuhannya.

“Infrastruktur iru, yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua menciptakan titik-titik pertumbuhan, kemudian yang ketiga ada perbaikan jaringan logistik kita,” ungkap Jokowi.

Manfaat itu dirasakan karena infrastruktur dalam prosesnya membutuhkan tenaga manusia dan dengan demikian dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Lalu adanya infastruktur ini dapat memberdayakan suatu wilayah sehingga dapat menjadi titik pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, infrastruktur itu membangun konektivitas, yang dapat menghubungkan dan menjangkau berbagai daerah yang masih belum tersentuh pembangunan.

Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang konektivitas juga dapat membantu proses distribusi barang dan jasa. Namun tentu saja bukan hal yang mudah untuk membangun infastruktur di Indonesia terutama kembali lagi pada masalah akses ke pedalaman yang menyulitkan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Selain itu pembebasan tanah juga masih menjadi sebuah masalah, karena banyak pembangunan terjadi di tanah adat.

Sebagai contoh saja adalah pembebasan lahan di Sumatera Barat dalam rangka pembangunan tol trans Sumatera. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan mengenai biaya ganti rugi dari pemerintah kepada masyarakat Sumatera Barat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun