Mohon tunggu...
hands sbastiand
hands sbastiand Mohon Tunggu... -

mencintai kebebasan namun membenci kenyataan pahit....

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Analisisku VI

31 Oktober 2011   18:55 Diperbarui: 26 Juni 2015   00:13 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Salah Urus Pelayanan Publik


Pengurusan layanan publik yang berbelit-belit memang selalu dihadapi masyarakat yang ingin mengurus berbagai hal yang dia inginkan ketika berhadapan dengan perijinan. Akhirnya kita selalu mengenal uang andministrasi atau yang lebih populer adalah uang pelicin. Apalagi kami selaku mahasiswa, seperti mengikis adealisme kami ketika harus berhadapan dangan palayanan publik. Penulis ambil contoh pembuatan SIM, terjadi dialetik panjang didalam diri kami sebagai mahasiswa. “Nembak atau Tes” pertimbangan panjang ini seperti ditakut-takuti kegagalan tes. Layaknya kalau mau lurus akan dipersulit.

Banyak lagi contoh yang bisa kita lihat di provinsi kita. Program-program pemerintah yang menuai banyak masalah dalam pelaksanaannya. Kita ambil contoh sekali lagi, Berobat gratis. Kalau ditelaah secara sederhana, program ini hanya akan memberi kesempatan untuk berobat tapi tidak rawat inap. Namanya juga berobat, datang ke rumah sakit atau puskesmas lalu diperiksa dan dikasih obat. Itu namanya berobat. Dari nama programnya saja sudah salah. Kalau memang mau memberi ruang kesehatan gratis, mengapa tidak diberi nama “rumah sakit gratis” dengan nama ini membuat rakyat tidak takut sakit karena pemerintah sudah menjamin kesehatanya.

Belum lagi harus memenuhi berbagai macam persyaratan, dari mulai KTP, surat keterangan RT/RW/Lurah atau bahkan camat, surat miskin, surat keterangan penghasilan, dst. Yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan penyakit dari warga tersebut. Belum lagi biaya lain, yang katanya gratis. Maka, kalau memang niat pemerintah baik mengapa harus di kabur-kaburkan dengan syarat yang sulit.

Disini dalam kasus berobat gratis yang dikeluarkan pemerintah Sumatera Selatan, penulis berpendapat bahwa ini hanyalah keputusan politik singkat yang bertujuan populis saja. Seharusnya dan sudah sepantasnya menjalankan program yang matang dan berkesinambungan. Dan dalam kasus pelayanan publik lainya, penulis mengajak para birokrat untuk merubah paradigma pribadi yang mencari untung saja. Selama masih seperti ini, reformasi birokrasi akan memakan waktu yang snagat lama sekali. Dimulai dari niat baik, Indonesia ada karena niat yang luhur. Semoga Tuhan memberkati Indonesia. Amien.

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun