Menjelang massa purna tugasnya sebagai seorang prajurit militer sekaligus orang nomor satu ditubuh TNI, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo diduga telah melakukan serangkaian manuver politik yang menjadi sorotan publik. Dan tak jarang langkah-langkah yang dilakukan Gatot justru menimbulkan polemik disaat suhu politik yang kian memanas. Publik pun membaca, tindakan yang dilakukan Gatot adalah bagian dari agenda politik setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI.
Meski demikian, Gatot membantah sejumlah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia menegaskan, serangkaian pernyataannya beberapa waktu terakhir yang menuai kontroversi di publik bukan bentuk politik praktis. Lebih lanjut, itu masih sebatas tuduhan, belum ada bukti. Tentu saja jika Gatot terbukti berpolitik, ini menjadi masalah besar bagi dirinya dan juga negara, karena itu sama saja dengan melanggar sumpah jabatan sekaligus melanggar undang-undang yang berlaku.
"Buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis. Saya akan mempertanggungjawabkan itu semua. Tidak pernah saya berpolitik praktis," ujar Gatot dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi dalam "Rosi" di Kompas TV pada Kamis (5/10/2017) malam.
"Kalau saya berpolitik, pasti saya akan berpijak pada salah satu partai, dua partai atau tiga partai. Ini akan membelah dan ini tidak boleh. TNI tidak boleh melakukan politik praktis," lanjutnya.
Namun ia seolah tak peduli dengan penilaian orang lain tentang dirinya. Gatot tidak ingin mempersoalkan penilaian sejumlah pihak bahwa dirinya berpolitik. Gatot menganggap hal itu merupakan hak  setiap orang untuk menyatakan pendapat.
Kemungkinan Gatot berpolitik
Meskipun Gatot membantah segala tuduhan bahwa dirinya berpolitik, pernyataan Gatot dinilai kontradiktif dengan kenyataan yang ada selama ini. Belakangan, beberapa kali pernyataannya dianggap sebagai manuver yang kontroversial, bahkan berdampak politis. Dan berikut beberapa pernyataan Gatot yang disebut sebagai manuver politik :
Pertama, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI. Jika usulan diterima, maka ia akan sangat leluasa untuk memainkan politiknya tanpa harus mengelak dari segala macam tuduhan politik praktis yang membayanginya.
Kedua, Gatot juga hadir bersama dengan 7 juta massa yang berasal dari bumi datar saat melakukan Aksi 212 pada akhir tahun 2016. Adapun aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap melakukan penodaan agama. Saat itu juga hadir Presiden Jokowi, Kapolri serta sejumlah menteri.
Pada waktu itu Gatot tampil menggunakan peci putih dengan setelan seragam dinas. Tak dipungkiri, penampilan Gatot yang terlihat lain dari pada sejumlah pejabat negara lainnya mendapat sorotan dan apreasi positif dari massa pendemo. Sejak saat itu Gatot diklaim berada pada pihak mereka. Sehingga tak heran, pada beberapa kali kesempatan foto Gatot sering dipakai untuk spanduk dan disandingkan dengan sejumlah tokoh yang pro terhadap Aksi 212. Imbas dari aksi tersebut nama Gatot makin dikenal luas oleh publik. Dan bahkan dalam survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei nama Gatot masuk dalam jajaran calon presiden maupun wakil presiden di 2019 mendatang.
Ketiga, pada Februari 2017 Gatot sempat bersitegang dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Gatot mengeluh bahwa dirinya tidak mampu mengelola anggaran matra laut, darat dan udara karena adanya Peraturan Menteri Nomor 28/2015.
