Untuk memastikan bahwa lebih banyak perempuan mampu mengikuti jejak mereka, perlu ada upaya sistematis untuk memperluas akses perempuan ke pendidikan politik dan jejaring sosial yang mendukung. Partai politik dapat berperan sebagai katalisator dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk melihat perempuan sebagai pemimpin yang kompeten, bukan hanya sebagai pelengkap dalam struktur politik.
Kesimpulannya, jalan panjang perempuan dalam ruang politik adalah perjuangan melawan berbagai hambatan struktural dan budaya. Kebijakan kuota 30% adalah langkah awal yang penting, tetapi keberhasilan sejati bergantung pada perubahan yang lebih mendalam dalam struktur politik dan budaya masyarakat. Dengan pendidikan politik yang inklusif, akses pendanaan yang adil, dan dukungan masyarakat, perempuan dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan adil.
Perempuan bukan hanya simbol perubahan; mereka adalah motor penggerak yang mampu membawa kebijakan yang lebih inklusif dan mewakili kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Masa depan politik Indonesia akan semakin inklusif jika perempuan mendapatkan tempat yang layak di ruang pengambilan keputusan. Dengan kerja sama dari semua pihak, bukan hal yang mustahil bagi perempuan untuk semakin mendominasi dunia politik, baik di Surabaya maupun di seluruh Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
