Warga desa di Kecamatan Sumbang kesulitan masuk ke SMA atau SMK Negeri. Pasalnya di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga tersebut belum terdapat bangunan SMA/SMK negeri. Angka putus sekolah di desa-desa yang berada di lereng selatan Gunung Slamet ini terbilang tinggi.
TIGA orang kepala desa dan camat di Kecamatan Sumbang sepakat perlunya pendirian sekolah menengah atas (SMA) negeri di Sumbang. Gagasan perlunya pendirian SMA negeri sebagai kebutuhan mendesak muncul dalam diskusi bertema 'Menggagas Pendirian SMA Negeri di Kecamatan Sumbang' yang diadakan Jumat, 14 Juni 2024 lalu.
Acara yang diinisiasi oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto melibatkan Camat Sumbang, Hermawan Novianto dan akademisi Unsoed yang berasal dari warga lokal, Roy Andreas. Undangan melibatkan kepala desa dari 19 desa se-kecamatan dan tokoh masyarakat. Pada saat diskusi, saya turut hadir sebagai peserta.
Saat acara diskusi, tiga orang kepala desa yakni Waskun (Kades Karangturi), Â Dwi Rintasari (Kades Susukan), dan Jarwo (Kades Banjarsari Wetan) masing-masing setuju terkait pendirian SMA/SMK negeri.
"Pendirian SMA atau SMK negeri di Kecamatan Sumbang sangat penting. Kami sangat setuju," kata Waskun.
Kemudian Dwi Rintasari melanjutkan dengan menceritakan kisah kesulitan mencari sekolah negeri karena di Sumbang, maupun di kecamatan tetangga yakni Kembaran tidak ada SMA/SMK negeri sehingga harus mendaftarkan ke kecamatan tetangga kabupaten hingga ke sekolah swasta.
Rangkuman dari diskusi tersebut antara lain, peserta diskusi mempertimbangkan pendirian SMA negeri dibandingkan SMK negeri mengingat di Sumbang sudah ada tiga sekolah swasta, yakni SMK Dewantara, SMK Mulya Husada, dan SMK Taman Siswa.
Menanggapi usulan kebutuhan masyarakat, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto mengatakan pihaknya setuju dengan usulan masyarakat dan butuh langkah konkret lanjutan guna mewujudkan ide tersebut yakni kajian akademik dan penyampaian ke Pemkab Banyumas serta Pemprov Jawa Tengah.
"Pembangunan sekolah menengah atas atau kejuruan negeri melibatkan pemkab dan pemprov dengan pembiayaan sharing," kata Bambang yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Ia menambahkan, pemkab akan menyediakan lokasi lahan sedangkan pembangunan fisik didanai pemprov. Pria yang akrab disapa dengan akronim BHB ini, meminta agar kajian pendirian SMA atau SMK negeri segera dilakukan.
