Mampu mengembangkan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik merupakan tantangan terbesar Indonesia sebagai negara berkembang. Di negara berkembang, pengelolaan distribusi sumber daya publik, penyediaan layanan publik, arah kegiatan masyarakat, dan penyediaan keamanan dan jaminan keamanan biasanya menjadi subyek substansi kebijakan publik. Meskipun proses pembangunan lebih spesifik di daerah, tujuan mendasar dari pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak berbeda secara signifikan.
                      Â
Proses pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional didukung oleh gagasan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan publik dan perluasan perekonomian daerah. Karena  tidak  ada  satu  negara yang  akan  mencapai  tujuan  nasionalnya  tanpa melakukan  kegiatan pembangunan  yang  dimana proses pembangunan harus terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tingkat kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat hanyalah ukuran yang relatif dan tidak akan pernah dicapai secara mutlak.
Identifikasi sektor industri potensial di daerah merupakan langkah awal dalam pembangunan daerah. Identifikasi sektor unggulan dan spesialisasi sektor ekonomi yang akan dikembangkan ke depan merupakan dua aspek penting pembangunan daerah yang menjadi pertimbangan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi daerah.
Keunggulan komparatif, spesialisasi wilayah, dan potensi ekonomi daerah semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang, penting untuk menempatkan prioritas tinggi pada pengembangan, dan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggabungkan kepentingan pemerintah di atas dan di bawahnya, kepentingan sektoral dan bidang, dan semua kepentingan tersebut dikoordinasikan dan diakomodasi dalam suatu perencanaan yang dinamis dan sistematis. pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor pembangunan untuk mencapai perencanaan yang optimal, yang merupakan masalah utama nasional dan daerah.
Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 merupakan tahapan proses kegiatan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penggunaan dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah atau daerah dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, salah satu tujuan implisit perencanaan pembangunan daerah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah harus mengelola sumber daya, termasuk pemanfaatan sumber daya yang dianggap potensial.
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari peningkatan pendapatan dan produksi. PDRB dan pendapatan per kapita merupakan dua cara untuk mengukur kinerja pembangunan suatu wilayah. Salah satu caranya adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk merencanakan kebijakan pembangunan daerah, menentukan arah pembangunan daerah, mengevaluasi hasil pembangunan daerah, dan menentukan sektor-sektor yang menjadi penyebab perubahan signifikan dalam perekonomian.
Meningkatnya aju pertumbuhan PDRB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, sehingga mempercepat pembangunan daerah. Inisiatif Pembangunan Daerah harus diupayakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu mengevaluasi potensi sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting. Hal ini mendorong daerah untuk lebih meningkatkan penerimaan PAD sebagai akibat tuntutan otonomi yang lebih besar dan keuangan negara yang menurun. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa mandiri otonomi daerah dalam mengelola potensi penerimaan yang lebih besar sumbernya adalah dengan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin mandiri daerah semakin besar PAD.
PAD merupakan acuan penting untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang berdampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Membangun sektor ekonomi potensial di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Produk domestik bruto (PDRB),menjadi indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.
PDRB Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan (kecuali tahun 2020, ketika terjadi wabah pandemi). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari kenaikan tersebut. Berbagai sektor pembangunan menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji strategi penggerak daerah-daerah yang memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, industri unggulan tersebut dapat diprioritaskan. Dengan demikian, potensi sektoral menjadi andalan landasan bagi strategi perencanaan pembangunan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo mana yang lebih unggul dapat ditentukan dengan membandingkannya dengan Provinsi Jawa Timur yang terletak di atasnya.
