Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendasar dalam konteks politik modern, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi mencakup partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih{
  Pentingnya demokrasi dalam sistem politik tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satu aspek utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat , yang menegaskan bahwa semua keputusan penting harus mencerminkan keinginan mayoritas. Hal ini juga melibatkan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, sehingga setiap individu memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dinyatakan oleh Abraham Lincoln, demokrasi adalah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," yang mencerminkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.
  Demokrasi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem demokrasi, pemimpin dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Hal ini mendorong transparansi dan mencegah kerahasiaan kekuasaan.
 Selain itu, demokrasi memungkinkan adanya ruang bagi kebebasan dan kebebasan berekspresi, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Secara keseluruhan, demokrasi tidak hanya sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan gagasan hidup yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip demokrasi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan politik yang berkelanjutan.
 1. Sejarah Demokrasi di Indonesia
- Orde Lama [ 1945-1966 ]
Demokrasi di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang ditandai dengan adanya pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Namun, kondisi politik yang tidak stabil dan konflik internal menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan secara efektif . Pada tahun 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, yang menandai dimulainya era demokrasi terpimpin . Dalam periode ini, Sukarno berusaha mengonsolidasikan kekuasaan dan mengendalikan berbagai elemen politik dengan pendekatan otoriter.
- Orde Baru [1966-1998 ]
Setelah jatuhnya Orde Lama, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Orde Baru. Pada masa ini, meskipun secara formal Indonesia tetap menyatakan diri sebagai negara demokratis, praktik politiknya cenderung otoriter. Pemilihan umum diadakan secara rutin, namun hasilnya sering kali dikendalikan oleh pemerintah. Kebebasan diartikan dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah ditekan dengan keras. Meskipun demikian, Orde Baru berhasil mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang signifikan pada beberapa dekade pertama pemerintahannya.
- Reformasi [ 1998-sekarang ]
Krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998 memicu gerakan reformasi yang menuntut perubahan politik di Indonesia. Pada bulan Mei 1998, Soeharto mundur dari jabatannya setelah tekanan besar dari masyarakat dan mahasiswa. Era reformasi ditandai dengan upaya membangun kembali sistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Pemilihan umum yang lebih bebas dan adil dilaksanakan, serta munculnya berbagai partai politik baru. Masyarakat mulai menikmati kebebasan dan berpendapat berorganisasi, meskipun tantangan seperti korupsi dan konflik sosial masih terus ada. Melalui perjalanan sejarahnya, demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Setiap periode memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi perkembangan politik dan sosial masyarakat. Penting untuk terus menganalisis bagaimana demokrasi dapat diperkuat untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik yang lebih baik di masa depan.
