Ada semacam pemahaman umum selama ini, bahwa gagasan dan pemikiran mengenai Khilafah Islamiyah selalu diidentikkan dengan sistem politik. Hal ini bisa dimaklumi, karena konsep khilafah yang mencuat ke permukaan; sering dibicarakan, dikaji, disosialisasikan, serta disorot oleh media adalah model khilafahnya Hizbut Tahrir (1953) pimpinan Naqiyuddin an-Nabhani; Islamic State of Iraq and Syria (1971)-Abu Bakar al-Bagdadi; Al-Qaedah (1988)- Osama bin Laden, dan Jamah Islamiyah-nya Abu A’la al-Maududi; yang jelas-jelas orientasinya adalah politik dan kekuasan. Padahal, dalam sejarah dan perjalanannya, tidak semua model khilafah itu orientasinya politik dan kekuasaan. Salah satu sistem khilafah yang orientasinya bukan politik dan kekuasaan adalah model khilafah Ahmadiyah Qadian.
Jikaa al-Maududi (1903-1979) berpendapat bahwa bahwa khilafah adalah salah satu dari tiga prinsip politik Islam: tauhid, risalah (kenabian), dan khilafah; kemudian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menyebutkan tiga alasan mengapa HT meyakini bahwa pendirian khilafah adalah wajib bagi umat Islam, yaitu: pertama, alasan normatif berupa perintah dari Allah seperti tersebut dalam Al-Quran.
Kedua, alasan historis, yakni eksistensi sistem ini sejak meninggalnya Nabi Muhammad. Ketiga, alasan faktual berupa kondisi umat Islam yang terpecah belah tanpa khilafah sehingga mudah diadu domba dan ditindas oleh kelompok lain. Maka dalam Ahmadiyah Qadian, khilafah adalah salah satu doktrin pokok –di samping doktrin lainnya, seperti dokrin kenabian, al-Mahdi, al-Masih, mujaddid (pembaharu), wahyu, serta jihad –yang wajib dipegangi dan dipatuhi.
Khilafah Ahmadiyah Qadian
Sistem Khilafah dalam Ahmadiyah Qadian merupakan konsekuensi logis dari keyakinan terhadap Mirza Ghulam Ahmad, sang Pendaku Nabi, Al-Mahdi, Al-Masih, dan Mujaddid. Bagi setiap Ahmadi, Mirza Ghulam Ahmad adalah sorang Nabi yang mendapat wahyu dari Tuhan. Sekalipun wahyu tersebut sifatnya adalah wahyu al-tabsyir wa al-iinzar (wahyu dakwah), bukan wahyu al-syari’ah seperti Nabi Muhammad. Menjelang akhir hayatnya Mirza Ghulam Ahmad, menulis kitab Al-Washiyat, yang salah satu isisnya adalah bahwa setelah dia wafat, harus ada khalifah pengganti dirinya yang akan mengurusi para Ahmadi.
Dengan demikian, adanya khilafah dalam Ahmadiyah Qadian merupakan sesuatu yang mesti dilaksanakan, tidak boleh tidak; khilafah adalah sistem ilahi, yang sudah tersurat dalam Al-Quran dan wasiat Ghulam Ahmad. Dengan khilafah, umat akan mudah bersatu; dan tanpa khilafah, umat akan bercerai-berai dan akan terjadi dis-integrasi. Dengan begitu, Khalifah sebagai penerus dari Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang paling punya otoritas dalam sistem kekhilafahan Jamaah Ahmadiyah.
Mengapa kemudian Khalifah mempunyai otoritas yang sangat tinggi dalam Ahmadiyah Qadian? Hal ini merupakan –sepeti yang dijelasakan di atas– konsekuensi logis dari doktrin dalam Ahmadiyah Qadian yang mengakuai adanya sistem khilafah. Bagi Ahmadiyah Qadian, Khalifah mereka diyakini sebagai pewaris dan pengganti tampuk pimpinan Jemaat, yang sebelumnya dipegang oleh Mirza Ghulam Ahmad. Khalifah dalam Ahmadiyah Qadian diyakini tidak sekedar pengganti tampuk pimpinan saja, melainkan juga mewarisi kesucian rohani sehingga akan menerima pula wahyu dari Allah.
Dengan kata lain, doktrin tentang khilafah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin tentang kenabian. Khalifah adalah bayang-bayang Nabi dan karena itu keberadaan khalifah mengemban misi agar peran dan misi kenabian tetap berlangsung di dunia ini. Dalam konteks Ahmadiyah ini berarti, bahwa dengan wafatnya Mirza Ghulam Ahmad, semua tugas kenabian diambilalih oleh Khalifah.
Dengan kondisi seperti inilah, maka dalam Ahmadiyah Qadian, mematuhi dan taat kepada Khalifah yang nota-benenya dapat wahyu dari Allah merupakan puncak dari kebaikan (kullu al-khair fī ṭā’ah al-khilāfah). Dengan kodisi seperti ini, ada beberapa ahli yang menyebut bahwa sistem khilafah dalam Ahmadiyah Qadian hampir mirip dengan sistem sistem papacy (kepausan) Kristen-Katolik.
Akan tetapi harus digarisbahwai bahwa, khalifah dalam Ahmadiyah Qadian, hanya punya otoritas dalam domain keagamaan. Sementara dalam hal politik dan kekuasaan, para Khalifah Ahmadiyah menganjurkan kepada setiap Ahmadi untuk tetap mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam negara yang mereka tempati
Sehinga segala hak dan kewajiban Ahmadi terhadap negaranya, sang Khalifah tidak bisa intervensi. Dalam kasus penyerangan yang dialami oleh anggota Ahmadiyah di Indonesia umpamanya, Khalifah Ahmadiyah menganjurukan agar kasus tersebut diserahkan kepada Negara, dan para Ahmadi diharapakan untuk tetap kooperatif dengan petugas dan jangan membalas dengan kekerasan.
