Arogansi China di Laut China Selatan! Marwah "Raja" Asean dan Hubungan Mesra Indo-China yang Jadi Taruhan

Tak bisa dipungkiri hubungan indonesia dengan china di era presiden Jokowi memang begitu dekat. Bagi China, Indonesia merupakan negara dengan pangsa besar yang sangat potensial bagi perkembangan bisnis mereka di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, China merupakan negara kaya yang berjasa dalam pembiayaan berbagai pembangunan dan insfratruktur seperti waduk terbesar jati gede, tol Medan-Kualanamu hingga Mega proyek kereta cepat Indonesia -China (KCIC) Jakarta Bandung. 

Tentu sebagai negara yang berbudi luhur, kita harus bisa memposisikan diri sebaik mungkin, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa membuat negara sahabat seperti China marah. Namun di sisi lain Indonesia juga harus tegas dalam menjaga LCS agar tidak dianggap remeh negara lain.

Solusi paling efektif untuk menangani kasus LCS?

Bagi Indonesia, hal yang paling urgen saat ini adalah dengan memperkuat armada dan personil militer yang berjaga di Laut Natuna untuk meminimalisir kapal ilegal dari China masuk ke perairan tersebut, apalagi sejak beberapa tahun lalu China dikabarkan sudah membangun pulau buatan yang menjadi markas militer mereka di area LCS. Bahkan dari peta LCS versi China yang keluar  Agustus 2023, China mengubah sembilan garis putus-putus di peta LCS versi mereka menjadi sepuluh dengan memasukkan seluruh perairan Taiwan, seharusnya hal itu menjadi pendorong bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan di Laut Natuna.

(Peta LCS 10 garis putus-putus: Tangkapan layar @globaltimesnews)

Selain itu Indonesia harus tegas dalam melakukan legal enforcement atau penegakan hukum terhadap setiap kapal yang melakukan ilegal fishing di Natuna, tak terkecuali kapal dari negara China. Disisi lain Indonesia tidak mungkin terlibat konfrontasi terbuka, selain faktor geopolitik dan hubungan bilateral antar kedua negara, kekuatan alutista Indonesia juga belum sebanding dengan China. Jadi satu-satunya solusi adalah melakukan diplomasi politik dengan pemerintah China serta membawa kasus ini ke pengadilan internasional agar batas laut masing-masing negara bisa ditetapkan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu partisipasi masyarakat juga dibutuhkan, seperti mengangkat kasus laut Natuna yang sesuai dengan fakta yang ada ke berbagai forum diskusi offline ataupun online, baik itu didalam negeri ataupun di luar negeri. Agar semua orang tahu siapa pemilik Laut Natuna yang sebenarnya.

Ancaman China di Laut Natuna itu nyata adanya, oleh karena itu partisipasi setiap elemen masyarakat sangat dibutuhkan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, TNI Al ataupun Polairud, tapi juga tanggung jawab kita semua. Jika kita bersatu, maka kita akan berkuasa. Seperti motto TNI Al yang berbunyi Jalesveva Jayamahe yang berarti "Justru di Lautan Kita Jaya".