Persatuan dan Penindasan

Membangun peradaban yang bermartabat jauh lebih penting dibandingkan dengan duduk di kursi kepemimpinan sebagai para pejabat tetapi banyak mengecewakan rakyat. Sebagai rakyat biasa, jalan terbaik adalah membangun tekad untuk mengisi waktu sebaik - baiknya. Kemerdekaan di negeri ini adalah kemerdekaan hampa. Pemimpin bangsa yang dibesarkan untuk  membesarkan negerinya hanya tahu kepentingan diri dan partainya.

Kekecewaan saya kepada para pejabat di negeri ini, membangun pikiran bahwa sebaiknya negeri ini tidak lagi menjadi negara NKRI melainkan terpisah satu dengan lainnya. Biarlah Aceh menjadi negara sendiri sesuai kehendak mereka, dibandingkan mereka harus hidup dengan kemiskinan di bawah bayang - bayang kedzaliman para pemimpin yang hilang tanggung jawabnya. Biarlah Makasar menjadi negara sendiri, dan Jawa pun menjadi negara tersendiri. Atau bahkan, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat dan sebagainya menjadi negara - negara kecil tetapi bermartabat. Karena kejujuran dan kepemimpinan lebih mudah terpantau, sesuai luas wilayah negara mereka yang mudah terpantau.

Negara hukum telah tercederai. Hukum - hukum di negeri ini cenderung hanya sebagai literatur. Bukan sebagai landasan penegakan keadilan. Sehingga patut jika rakyat tidak percaya dan melakukan pemberontakan, sebagaimana halnya GAM. Makna Pancasila hanya ada dalam ide - ide para perancangnya. Nilai ketuhanan tidak ada dalam perilaku kepemimpinan dan perpolitikan negerinya. Kesejahteraan hidup seakan hanya merupakan impian bagi rakyat jelata. Dan pesta pora dengan rihlah sesukanya ke negeri manapun yang disuka, makan sesuai selera, sandang, papan dan pangan dengan serba mewah tidak cukup mendewasakan pemimpin - pemimpin yang rakus dan kekanak - kanakan, semakin menjadi cambuk setan untuk menjauhkan mereka dari tanggung jawabnya.

Memang sayang jika negeri ini harus tercerai berai. Tetapi masih adakah jaminan bahwa dengan persatuan negara ini mampu merdeka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tanpa penindasan terang-terangan kepada rakyat dan warganya. Ketidakadilan adalah penindasan.  Korupsi, kolusi dan nepotisme jelas merupakan penindasan. Ketidakpedulian pemimpin terhadap rakyatnya pun merupakan penindasan. Perlakuan yang menjadikan rakyat sebagai alat mencapai kekuasaan adalah penindasan.

Bermacam - macam penindasan telah terjadi di negeri ini. Tetapi tidak terlihat secara konkrit pemimpin - pemimpinnya mengurusi dan berupaya menyelesaikannya. Alih - alih menyelesaikan persoalan negara dan bangsa, pemimpin negeri ini sibuk memberikan perhatian untuk keselamatan partainya. Tidak adakah generasi yang dididik partainya hingga harus sibuk sendiri dengan mencuri perhatian yang semestinya harus utuh diberikan untuk bangsa dan negara?