Hal itu kiranya yang mendasari terbentunya sistem politik demokrasi. Adakah sistem politik selain demokrasi yang dapat membahagiakan seluruh warganya tanpa pandang bulu? Adakah sistem selain demokrasi yang bisa diterima seluruh masyarakat tanpa melihat etnis, budaya, suku dan agama?
Sungguh mulia pendiri demokrasi, kemudian pertanyaannya sudahkah membawa kebahagiaan ?? sudahkah kedaulatan seluruh rakyat dipenuhi dalam sistem demokrasi ?? sudahkah kepentingan mayoritas dipenuhi ??
Utopis / tidak mungkin...
Tidak ada buktinya dimanapun keinginan rakyat, impian rakyat dapat terwujud dalam undang-undang. Bagaimana mungkin keinginan berjuta-juta rakyat dalam suatu negera bisa terpenuhi keinginannya, mungkin ada wakil rakyat, namun benarkah wakil rakyat mewakili suara rakyatnya ??
Mari kita analisa, wakil rakyat dan partainya untuk memenangkan pemilihan wakil rakyat pada faktanya membutuhkan dana yang sangat banyak. Maka wakil rakyat saat bertugas berusaha memngembalikan "modal" saat ia berusaha menjadi wakil rakyat.
Contohnya kasus angket pajak divoting anggota DPR, mereka memvoting apakah berdasar suara rakyat ?? Tidak, mereka harus tunduk pada ketua partainya, bila berani menentang seperti ibu Lili wahid akan dipecat. Ketua partai tunduk pada pemilik kepentingan seperti penguasa. Seluruh voting di DPR akan mewakili fraksi, fraksi mewakili partai, partai mewakili yang berkepentingan. Jadi apakah wakil rakyat mewakili rakyat ?? Tidak.
Ternyata pada kenyataannya demokrasi sangat kejam melebihi monarki dan teokrasi, dalam demokrasi aturan yang mengatas namakan rakyat, berasal dari rakyat, namun sebenarnya bukan berasal dari rakyat. Bahkan menindas rakyatnya sendiri atas nama rakyat pula. Contohnya wakil rakyat yang atas nama rakyat memutuskan menjual minyak bumi kepada asing, DPR para wakil rakyat terhormat menjual minyak pada amerika mengatas namakan rakyat. Padahal sebagai rakyat membutuhkan minyak tersebut, malah rakyat diminta membeli minyak dengan harga mahal. Sungguh sangat kejam demokrasi.
Maka apa yang ditawarkan untuk mengganti sistem demokrasi ?? adalah sistem politik Islam. Sistem politik Islam memisahkan antara kekuasaan dan kedaulatan. Kekuasaan ada ditangan rakyat, yang berhak menjadi pemimpin terserah rakyat. Kedaulatan bukan ditangan rakyat, karena tidak mungkin seluruh rakyat membuat aturan karena begitu banyak kepentingan. Selain itu tidak mungkin manusia diminta membuat aturan, karena akan cenerung pada kepentingan dirinya atau kelompoknya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H