Pendidikan di Indonesia sudah disebutkan sebagai tujuan nasional dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dalam bait "mencerdaskan kehidupan bangsa" agar generasi masa depan dapat menopang dan membawa Indonesia menjadi lebih maju, mampu bersaing dengan negara asing lainnya, dan dapat mensejahterakan rakyat.Â
Generasi muda dianggap sebagai tokoh utama penggerak bangsa yang menjadi harapan di semua kalangan. Masa depan tergantung dari bagaimana generasi muda yang tercetak saat ini, apabila negara ini dapat dipercayakan di tangan para generasi muda, maka harapan yang diimpikan dari generasi dahulu akan mudah tercapai, yaitu kesejahteraan sosial pada semua kalangan.Â
Namun, bagaimana bila generasi muda saat ini tidak bisa diharapkan? Banyaknya bibit koruptor, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan adanya kesenjangan sosial antar sesama penerus bangsa. Apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Apakah kita bisa mempercayakan masa depan Indonesia kepada mereka?
Pemerintah memudahkan para generasi muda untuk mengembangkan kecerdasan dan inovasi mereka dengan berbagai wadah dan fasilitas yang cukup eksklusif menurut kelas yang membutuhkan. Berbagai macam fasilitas diberikan, seperti beasiswa, program BOS (bantuan operasional sekolah), KIP, dan sekolah gratis.
Bila ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus dan sesuai keinginan, maka sebaiknya memiliki gelar minimal sarjana. Orang yang memiliki gelar tersebut menurut banyak orang memiliki potensi bekerja di tempat yang memadai lebih tinggi ketimbang yang tidak memiliki gelar tersebut sama sekali. Orang yang memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi dipandang lebih kompeten untuk bekerja karena memiliki pengalaman pendidikan lebih lama dibanding yang tidak memilikinya. Maka dari itu, banyak pelajar yang mengincar kampus ini atau itu dengan jurusan yang bervariasi sesuai dengan pilihan mereka.
Namun, tidak semua orang mampu sama sekali untuk mendapatkan gelar tersebut, padahal ia sangat ingin mendapatkannya dan kebanyakan alasan mengapa mereka tidak bisa menjalani kuliah adalah karena alasan yang bersangkutan dengan ekonomi. Banyak pelajar yang potensial dan unggul namun tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena tidak sanggup membayar biaya kuliah yang begitu mahal.Â
Pemerintah menyoroti hal ini dengan maksud mengamalkan Undang Undang Dasar 1945 dan membuat program untuk mempermudah para pelajar tersebut dengan maksud agar para bibit unggul dapat melanjutkan tugas nasional, yaitu mensejahterakan bangsa. Sehingga harapannya generasi muda tetap bisa menjalankan pendidikannya hingga benar-benar tuntas tanpa perlu memikirkan soal biaya kuliah yang terlampau mahal.
KIP-K (Kartu Indonesia Pintar - Kuliah) menjadi salah satu program unggulan dan incaran banyak pelajar karena sangat efektif untuk menghemat biaya kuliah walaupun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Para calon mahasiswa yang sangat membutuhkan bantuan dari program ini tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pembelajaran mereka agar tuntas dan mendapatkan ilmu serta pekerjaan yang lebih memadai. Namun, bagaimana jika tidak semua pelajar yang mengikuti program ini benar-benar membutuhkan bantuan dana dari pemerintah?
Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini tidak terlalu sejalan dengan apa yang diprediksi banyak orang, dimana program bantuan dana kuliah dari pemerintah berupa KIP - K yang mencantumkan nama di program tersebut merupakan anak dari seorang tokoh atau bahkan seorang pedagang kaya raya yang dengan mudahnya bisa membiayai anaknya sendiri untuk kuliah, bahkan pada tingkat UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang paling tinggi. Fenomena tersebut membuat banyak calon mahasiswa merasa ketidak adilan karena banyak yang lebih membutuhkan namun tidak bisa mendapatkannya sama sekali.
