Provinsi Sulawesi Selatan masih memiliki banyak tantangan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu tantangan terbesar ada pada kualitas guru, sebagaimana yang diungkapkan pada diskusi akhir tahun “Pendidikan di Sulawesi Selatan, Asa, dan Tantangan”, yang diadakan oleh jurnalis pendidikan Sulawesi Selatan di Makassar.
Mantan rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Arismunandar memperlihatkan rendahnya kualitas guru ini berdasarkan nilai uji kompetensi guru tahun 2015, yaitu dengan nilai rata-rata 52,55 dari angka maksimal 100. Arismunandar juga mengatakan bahwa “masih banyak guru yang mengajar di sekolah hanya tamatan SPG, yang berkualifikasi S1 juga kadang mengajar pada bidang yang lain, yang tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga kemudian mempengaruhi kualitas siswa”.
“Lebih parah lagi terjadi di tingkatan TK, padahal kecerdasan terpupuk dari usia 0-6 tahun. Banyak guru TK yang sebelumnya tidak menjalani pendidikan guru TK, sehingga tidak memperhatikan perkembangan psikologi anak ketika mengajar”, ujarnya.
Untuk mengatasi krisis tersebut, Prof. Arismunandar mengusulkan diadakannya reformasi pendidikan, terutama pada LPTK dengan mengadakan pendidikan guru berasrama. Dengan begitu, diharapkan guru benar-benar memahami spesialis kompetensinya. Prof. Arismunandar juga mengatakan bahwa “berdasarkan hasil riset, 30 persen kualitas pendidikan anak dipengaruhi oleh guru”.
Prof. Heri Tahir (Pakar Hukum dan Guru Besar Universitas Makassar), bahwa maraknya kejahatan-kejahatan seperti geng motor di SulSel tidak terlepas dari mutu pendidikan. “Pendidikan ke depan harus menciptakan siswa yang berkarakter dan bisa memecahkan masalah kehidupan. Guru bukan cuman mengajar, tetapi ikut benar-benar mendidik”, ujarnya.
Sementara dari wakil ketua komisi Pendidikan DPRD Sul-Sel Syaharuddin Alrif, lebih menyoroti persoalan guru honorer, yang dinilai lebih rajin dibandingkan dengan guru PNS, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri. Dengan meluncurkan E-Panrita Sul-Sel diharapkan bisa mengawasi kinerja para guru, terutama pada tingkat kerajinan. Sehingga semua guru, baik yang honorer sampai PNS, ikut secara aktif dalam mengajar.
