Perencanaan Pesisir "Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang"

Judul Jurnal  : Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang

Penulis : Ambariyanto dan Denny N.S.

Tahun Terbit : 2012

Nama Jurnal : Jurnal Riptek (Perikanan dan llmu Kelautan), Volume 6 Nomor 2

Jumlah Halaman : 10 halaman

Jurnal Pembanding : Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dalam Upaya Pengembangan Wilayah Pesisir (Studi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)

Review : Hairun Nisa (08171023), Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan.

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki letak strategis yang berada pada titik sentra jalur utama Pantai Utara Pulau Jawa dengan garis pantai sebesar 36,63 kilometer, sehingga salah satu kota besar yang berkembang dengan pesat sebagai daerah potensial bagi aktivitas industri, perdagangan dan jasa. Kota Semarang sebagai kota metropolitan menjadikan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk, salah satunya di kawasan bagian pesisir. Wilayah pesisir Kota Semarang terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan berdasarkan administratif, yakni Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. 

Pada wilayah pemukiman penduduk yang terdapat di empat kecamatan tersebut, pada dasarnya memiliki kondisi lingkungan tidak baik, terkesan kumuh serta sangat rentan bencana alam, khususnya banjir rob. Dari kondisi wilayah pemukiman yang terkesan menjadi pokok permasalahan pada wilayah pesisir di Indonesia, yaitu diantaranya tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, tingginya kerusakan sumberdaya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial, dan rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat pokok permasalahn memberikan dampak tingginya kerentanan terhadap bencana adalam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada wilayah pesisir.

Beberapa kondisi tersebut, sehingga Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) menginisiasi program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), dimana suatu implementasi konkrit dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu 2011-2014 dan implementasi kebijakan presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat. Selain itu, PDPT merupakan siklus dalam pengembangan dan pengelolaan pembangunan desa pesisir yang berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat yang dilakukkan beberapa proses, yakni proses perencanaan, implementasi, pengorganisasian, dan pengendalian output  dan outcome.

Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh bertujuan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir dengan berbasis masyarakat yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir sesuai dengan permasalahan, memberikan pembelajaran secara tidak langsung agar menemukan berbagai solusi dalam memecahan masalah dan memberdayakan permanfaatan potensi wilayah pesisir, serta terfokus pada masyarakat sebagai pelaku pembangunan.