Rokok merupakan salah satu permasalahan kesehatan publik terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Produk tersebut merupakan salah satu penyebab berbagai penyakit berbahaya dan sangat mematikan bagi manusia, mulain dari berbagai jenis kanker, hingga serangan jantung.
Untuk itu, berbagai pemerintah di seluruh dunia kerap memberlakukan beragam kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi jumlah populasi perokok di negara mereka masing-masing. Kebijakan ini bervariasi, mulai dari pajak atau cukai rokok, kebijakan kemasan polos, hingga larangan merokok di berbagai tempat umum, seperti kafe dan restoran.
Akan tetapi, kebijakan tersebut seakan tidak memiliki dampak yang signifikan. Australia misalnya, memberlakukan kebijakan kemasan polos di tahun 2012, akan tetapi jumlah perokok justru meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Pada tahun 2012, ada 12% perokok muda usia 12 -- 24 tahun, yang pada tahun 2013 meningkat menjadi 16% (Chaplia, 2020).
Di Indonesia sendiri, kebijakan cukai rokok yang diberlakukan oleh pemerintah tidak terbukti dapat mengurangi jumlah populasi perokok di Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah perokok dewasa justru meningkat menjadi 39,4%, meskipun cukai rokok di Indonesia dalam kurun waktu 2013 -- 2016 meningkat lebih dari 20% (Katadata, 2020).
Untuk itu, beberapa negara mulai beralih ke kebijakan lain dalam upaya untuk mengurangi populasi perokok di negara mereka. Salah satu negara tersebut adalah Britania Raya, yang beralih pada kebijakan untuk mengalihkankan para perokok dari menggunakan rokok konvensional ke rokok elektronik, yang dikenal dengan nama vape.
Britania Raya memiliki kebijakan publik yang ramah terhadap produk-produk vape, berbeda dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat misalnya. Amerika Serikat, pada awal tahun 2020, memberlakukan pelarangan produk-produk vape yang memiliki perasa. (BBC, 2020).
Britania Raya lebih memilih untuk mengadopsi regulasi dibandingkan dengan prohibisi. Perusahaan vape misalnya, tetap diizinkan untuk beriklan di tempat-tempat tertentu, seperti transportasi umum. Selain itu, lembaga kesehatan publik Britania Raya, Public Health England, juga menyatakan bahwa rokok elektronik 95% lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional (CNN, 2019).
Hasil dari kebijakan tersebut sangat positif. Lembaga advokasi konsumen, Consumer Choice Center (CCC) misalnya, mencatat bahwa kebijakan di Britania Raya yang tidak berorientasi pada prohibisi telah berhasil. Ada sekitar 2,8 juta perokok di Britania Raya, dimana 1 juta diantaranya memilih untuk mengkonsumsi rokok konvensional.
Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Britania Raya tersebut telah berhasil membuat 1,3 juta perokok beralih dari rokok tembakau konvensional yang dibakar, ke rokok elektronik atau vape. Selain itu, ada 1,3 juta orang lainnya yang setelah menggunakan vape, mereka memilih untuk berhenti total mengkonsumsi nikotin (Consumer Choice Center, 2020).
CCC menulis dalam laporannya bahwa, kebijakan vape di Britania Raya tersebut telah berhasil megurangi jumlah perokok hingga 25%. Pada tahun 2020, CCC melakukan penelitian mengenai potensi jumlah pengurangna populasi perokok di 61 negara di dunia, salah satunya Indonesia, apabila negara-negara tersebut mengadopsi kebijakan vape yang diberlakukan di Britania Raya.
Sehubungan dengan penelitian tersebut, CCC memberi laporan bahwa Indonesia berpotensi akan mengurangi 15.000.000 populasi perokok apabila Indonesia memberlakukan kebijakan vape yang sama dengan Britania Raya. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat positif, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia.
