R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyoroti peran Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dalam dinamika politik global. Menurutnya, beberapa negara memandang OCCRP sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, terutama ketika laporan-laporannya dianggap dapat mempengaruhi persepsi publik dan kestabilan ekonomi.
Kontroversi OCCRP Sejak Didirikan
OCCRP didirikan pada tahun 2006 oleh dua jurnalis investigasi veteran, Paul Radu dan Drew Sullivan. Organisasi ini bertujuan mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi di berbagai negara. Namun, sejak awal berdirinya, OCCRP telah memicu kontroversi global. Laporan-laporan besar seperti Panama Papers dan Pandora Papers mengungkap aktivitas keuangan rahasia tokoh-tokoh penting dunia, termasuk politisi, pengusaha, dan pejabat pemerintah. Dampaknya, sejumlah pemimpin dunia mengundurkan diri, dan stabilitas politik di beberapa negara terguncang.
Namun demikian, metode investigasi OCCRP dan sumber pendanaannya kerap menjadi sorotan. Organisasi ini menerima pendanaan dari lembaga-lembaga asing seperti USAID dan Open Society Foundations, yang menimbulkan kecurigaan akan agenda tersembunyi di balik laporannya. Beberapa pihak menuduh OCCRP tidak selalu independen, bahkan dianggap menjadi alat politik untuk melemahkan negara-negara tertentu.
R. Haidar Alwi menyatakan bahwa keberadaan OCCRP dapat digunakan sebagai senjata geopolitik oleh kekuatan asing untuk memengaruhi kebijakan domestik negara-negara target. "Laporan-laporan OCCRP sering kali menyasar negara berkembang, yang dampaknya dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas ekonomi," ujar Haidar Alwi.
Keterkaitan dengan Indonesia dan Pemerintahan Prabowo.
Baru-baru ini, OCCRP memasukkan nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam nominasi pemimpin terkorup 2024. Hal ini menjadi kontroversi besar di Indonesia, mengingat Jokowi sebelumnya dikenal sebagai pemimpin yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Haidar Alwi menilai langkah OCCRP tersebut sebagai bagian dari konspirasi global yang bertujuan melemahkan ekonomi Indonesia. "Menuduh Jokowi tanpa bukti konkret adalah serangan terhadap kehormatan bangsa Indonesia. Ini bisa menjadi strategi untuk menurunkan kepercayaan investor asing dan merusak stabilitas ekonomi kita," tegas Haidar Alwi.
Menurutnya, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah tegas untuk membantah tuduhan-tuduhan ini. Haidar Alwi menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama ketika laporan seperti ini berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan asing. "Intervensi asing melalui OCCRP bisa menjadi alat untuk mengontrol kebijakan ekonomi dan politik domestik. Kita harus waspada," tambahnya.
Dampak Terhadap Stabilitas Nasional.
