Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menegur Partai Demokrat demi menjaga soliditas koalisi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kritik mantan juru bicara Presiden SBY, Dino Patti Djalal, terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Dino Patti Djalal melalui akun X-nya (@dinopattidjalal) menyebut pemecatan Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai "karma politik." Dino bahkan mengklaim bahwa di masa lalu pernah ada konspirasi dari Istana untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. "Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat," tulis Dino, seperti dikutip pada Selasa (17/12/2024).
Menanggapi hal itu, R. Haidar Alwi menilai bahwa pernyataan tersebut tidak hanya berpotensi merusak hubungan antar-partai dalam koalisi pemerintahan, tetapi juga dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat.
"Prabowo sebaiknya menegur Partai Demokrat. Jangan sampai menjadi duri dalam daging bagi koalisi pemerintahan," tegas Haidar Alwi, Minggu (22/12/2024).
Haidar Alwi menambahkan, meskipun Dino Patti Djalal secara administratif tidak tercatat sebagai kader Partai Demokrat, secara historis dan ideologis, Dino tidak bisa dilepaskan dari sosok SBY.
"Karenanya, segala tindak-tanduk Dino Patti Djalal dalam politik sulit dilepaskan dari sosok SBY dan Partai Demokrat. Tidak heran bila muncul persepsi bahwa serangan terhadap Jokowi adalah titipan SBY, kecuali hubungan Dino Patti Djalal dengan SBY sudah tidak baik lagi," jelas Haidar Alwi.
Selain itu, Haidar Alwi menyoroti bahwa pernyataan Dino tidak hanya menyerang Jokowi, tetapi secara tersirat juga memuji SBY. Dino mencoba menonjolkan perbedaan etos politik antara Jokowi dan SBY, dengan menegaskan bahwa SBY tidak seperti Jokowi yang dianggap ingin merebut partai lain (Partai Demokrat) dan menyakiti partai yang membesarkan namanya (PDIP).
Haidar Alwi pun mengingatkan publik bahwa dalam sejarah, SBY sendiri pernah diangkat menjadi Menko Polkam oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, meski menghadapi penolakan dari elite PDI Perjuangan. Namun, justru SBY kemudian merebut kekuasaan dari Megawati hingga hubungan keduanya tetap renggang sampai saat ini.
"Namun, Jokowi tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk membentuk partai baru guna menggulingkan orang yang telah merangkulnya. Dan jangan lupa, Jokowi juga yang memberikan kepercayaan kepada AHY sebagai Menteri ATR," kata Haidar Alwi.
Pesan untuk Rakyat Indonesia
