Wilayah pesisir memiliki peranan strategis dalam mendukung keberlanjutan ekosistem global dan kehidupan manusia. Sebagai kawasan transisi antara daratan dan lautan, wilayah ini menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, memberikan layanan ekosistem penting, serta menawarkan manfaat ekonomi dan sosial seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan pemukiman. Namun, wilayah pesisir juga menghadapi tekanan besar akibat aktivitas manusia dan perubahan lingkungan, termasuk polusi, urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, serta dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) menjadi solusi yang penting dalam mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan dan lintas sektoral.
Apa Itu ICZM?
ICZM adalah pendekatan sistematis untuk mengelola wilayah pesisir dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara terpadu. Tujuannya adalah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dan berkeadilan, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, hingga organisasi internasional, untuk menciptakan pengelolaan yang kolaboratif. ICZM juga menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, dan implementasi di tingkat lokal, regional, dan nasional untuk mengurangi konflik kepentingan sekaligus menciptakan sinergi di antara sektor-sektor yang terlibat.
Prinsip-Prinsip ICZM
ICZM didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang menjadikannya sebagai pendekatan yang relevan dalam pengelolaan wilayah pesisir:
- Mengelola Sumber Daya Pesisir Terbarukan untuk Menghasilkan Manfaat Jangka Panjang dan Berkelanjutan
Sumber daya pesisir, seperti ikan, mangrove, dan terumbu karang, merupakan aset penting yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengalami degradasi. ICZM mendorong pengelolaan berbasis keberlanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial saat ini, tetapi juga memastikan ketersediaannya untuk generasi mendatang. Pendekatan ini mencakup upaya konservasi, pengaturan kuota tangkapan, serta pemulihan ekosistem yang rusak.
- Mempertimbangkan Seluruh Aspek Ipoleksosbudhankam dalam Penataan Kawasan Pesisir
Penataan kawasan pesisir tidak hanya menyangkut aspek fisik dan lingkungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Misalnya, pembangunan infrastruktur pesisir harus selaras dengan nilai budaya masyarakat lokal, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Pendekatan multidimensional ini memastikan bahwa pengelolaan pesisir menjadi inklusif dan holistik.
- Mengembangkan Daerah Pesisir Secara Berkelanjutan
Pembangunan wilayah pesisir seringkali berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, seperti ekspansi industri atau urbanisasi, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. ICZM mendorong pembangunan berkelanjutan, di mana aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi saling mendukung. Contohnya adalah pengembangan kawasan ekowisata yang tidak hanya mendatangkan pendapatan tetapi juga melindungi ekosistem pesisir.
- Memperbaiki Budaya Nelayan dan Keluarganya
Nelayan seringkali berada dalam posisi sosial-ekonomi yang rentan, dengan akses terbatas ke pendidikan, teknologi, dan pasar. ICZM berupaya memperbaiki budaya dan kesejahteraan nelayan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses ke teknologi modern, serta peluang ekonomi alternatif. Selain itu, penguatan budaya lokal nelayan, seperti nilai gotong royong dan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya, juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini.
- Mengembangkan Kelembagaan Nelayan yang Mendukung Aspek Ekonomi dan Sosial Nelayan
Kelembagaan yang kuat dapat membantu nelayan mengakses pasar, pendanaan, serta kebijakan yang mendukung. ICZM mendorong pembentukan dan penguatan organisasi nelayan, seperti koperasi atau asosiasi, yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Kelembagaan ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan solidaritas komunitas nelayan serta memperkuat daya tawar mereka di pasar.
- Mengembangkan Pariwisata