Meneropong Usaha Pembangunan Wilayah Pesisir Indonesia melalui ICZM

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (berkurang sesudah Timor Timur tanggal dari Indonesia) dan luas samudera kurang lebih 3,1 juta km2 (0,3 juta km2 perairan teritorial & 2,8 juta km2 perairan kepulauan), sehingga Indonesia mempunyai potensi sumberdaya pesisir & samudera yg sangat besar. Beberapa kekayaan alam kelautan khususnya wilayah pesisir yang dimiliki Indonesia tersebut diantaranya berupa sumberdaya perikanan, sumberdaya biologi (biodiversity) misalnya mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Wilayah pesisir adalah daerah yg krusial & wajib dikelola dengan baik, lantaran pertama, daerah pesisir adalah salah satu tempat yg mempunyai produktivitas hayati yg tinggi. 

Perairan (coastal waters) wilayah tropis misalnya Indonesia, menerima masukan unsur hara (nutrients) dari daratan melalui aliran sungai & aliran air permukaan (run off) waktu hujan, dan siraman sinar mentari sepanjang tahun, sehingga memungkinkan proses fotosintesa terjadi sepanjang tahun pula. 

Oleh karena itu banyak sekali ekosistem paling produktif pada global, misalnya mangrove, padang lamun (seagrass beds), & terumbu karang, tumbuh & berkembang pada daerah pesisir. Ekosistem-ekosistem tadi menjadi tempat pemijahan (spawning grounds) & tempat asuhan (nursery grounds) bagi kebanyakan biota laut tropis misalnya udang, kepiting, & moluska. 

Selain berbagai jenis ekosistem tersebut, perairan pesisir wilayah tropis juga kaya akan produser primer lainnya, termasuk fitoplankton (micro algae) & rumput laut (macro algae seaweeds). 

Oleh lantaran produser primer adalah makanan utama dari organisme (biota) konsumer zooplankton (plankton hewani) & berbagai jenis ikan, maka lumrah apabila kurang lebih 85 % hasil tangkapan ikan dunia berasal dari perairan pesisir (perairan dangkal) (FAO, 1993) & hampir 90 dari biota laut tropis sebagian atau semua siklus hidupnya bergantung pada ekosistem daerah pesisir (Poerwito & Naamin, 1979; Berwick, 1982; Turner, 1985; & Garcia, 1992). Dengan demikian, bila kita ingin mendukung kelestarian (sustainability) & produktivitas bisnis perikanan, baik penangkapan juga budidaya, maka kita wajib memelihara daya dukung & kualitas lingkungan daerah pesisir.

Kedua, daerah pesisir mempunyai potensi keindahan & kenyamanan menjadi tempat rekreasi & pariwisata. Selain itu, karena adanya kemudahan transportasi & distribusi barang & jasa, sumber air pendingin bagi industri, dan tempat pembuangan limbah; maka daerah pesisir berfungsi menjadi sentra permukiman, pelabuhan, aktivitas bisnis, dll. Oleh karena itu, lumrah bila lebih dari separuh jumlah penduduk global bermukim pada daerah pesisir dan dua pertiga dari kota-kota besar dunia juga terletak pada daerah ini (World Bank, 1994 ; Cicin-Sain and Knecht, 1998).

Ketiga, lantaran tingkat kepadatan penduduk & intensitas pembangunan yang tinggi pada daerah pesisir, maka daerah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan (environmental stresses) yang tinggi pula. Selain efek lingkungan yang berasal dari aktivitas-aktivitas pembangunan pada daerah pesisir, daerah ini jua mendapat efek kiriman & banyak sekali aktivitas manusia di lahan atas (upland areas), terutama berupa bahan pencemar & sedimen dari erosi tanah.

Keempat, daerah pesisir umumnya adalah sumberdaya milik bersama (common property resources), sebagai akibatnya berlaku rejim 'open access' dimana siapa saja boleh memanfaatkan daerah ini untuk berbagai kepentingan. 

Pada rejim 'open access' ini, setiap pengguna ingin memanfaatkan sumberdaya pesisir semaksimal mungkin sehingga sulit dilakukan pengendalian, dan sering kali terjadi kehancuran ekosistem sebagai akibat tragedi bersama (tragedy of the common). Keadaan demikian bisa menjadi potensi konflik. 

Dengan ciri daerah pesisir seperti di atas, maka jelas bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal & berkesinambungan hanya bisa terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan pendekatan pembangunan secara hati-hati (precautionary approach).