Mengurai Masalah Pengelolaan Perikanan Indonesia: Solusi dari Perspektif Mahasiswa

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Lautan yang luas dan sumber daya ikan yang melimpah seharusnya menjadikan Indonesia pemimpin global dalam sektor perikanan. Namun, kenyataan menunjukkan adanya paradoks besar seperti, hasil perikanan yang melimpah namun tidak sejalan dengan kemampuan mengelola, mengolah, dan memanfaatkannya secara optimal. Ironi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Norwegia dan Jepang, yang memiliki sumber daya lebih terbatas tetapi mampu memanfaatkan teknologi, kebijakan, dan sistem yang efisien untuk menghasilkan nilai tambah besar dari sektor perikanan mereka. Sebagai mahasiswa Universitas Airlangga program studi akuakultur, yang berbasis di Surabaya kota pelabuhan dengan akses langsung ke laut Jawa dan menjadi pusat aktivitas perikanan di Indonesia, kami menyaksikan langsung masalah ini. Salah satu permasalahan mendasar adalah ketergantungan Indonesia pada ekspor hasil perikanan mentah. Sebagai contoh, ikan tuna dan udang, yang merupakan komoditas utama ekspor, sering kali dikirim dalam bentuk bahan mentah ke negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Di sana, bahan mentah ini diolah dan dijual kembali dalam bentuk produk bernilai tinggi seperti sashimi, sushi, atau makanan laut kaleng, dengan harga berkali lipat. 

Kesenjangan teknologi dan infrastruktur menjadi salah satu hambatan terbesar. Sebagian besar nelayan Indonesia masih menggunakan alat tangkap tradisional dan tidak memiliki akses terhadap teknologi modern seperti kapal berpendingin atau fasilitas pengolahan pasca-tangkap. Akibatnya, kualitas hasil tangkapan sering kali menurun sebelum sampai ke pasar, terutama pasar ekspor. Bandingkan dengan Norwegia, yang telah mengintegrasikan teknologi berbasis IoT dan blockchain dalam pengelolaan akuakultur dan distribusi hasil perikanan mereka. Teknologi ini memungkinkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan yang ketat terhadap kualitas produk.

Kebijakan pemerintah sering kali menjadi hambatan daripada solusi. Regulasi yang tidak konsisten dan lemahnya pengawasan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing menjadi ancaman serius bagi sektor perikanan Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan triliunan rupiah setiap tahun akibat praktik penangkapan ikan ilegal. Sebaliknya, negara-negara seperti Jepang memiliki regulasi ketat dan sistem kuota yang memastikan keberlanjutan sumber daya laut mereka.

Indonesia gagal memanfaatkan nilai tambah dari hasil lautnya. Industri pengolahan perikanan masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga banyak hasil tangkapan yang hanya dijual di pasar lokal dengan harga murah. Contoh mencolok adalah bagaimana rumput laut, yang diekspor dalam bentuk mentah, diolah menjadi produk kecantikan atau pangan bernilai tinggi di negara lain. Padahal, dengan pengembangan industri pengolahan, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara.

Kesejahteraan nelayan sering kali terabaikan. Banyak nelayan tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau pelatihan yang memadai untuk memahami pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Ini menjadi salah satu penyebab overfishing dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Solusinya ialah memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi serta manajemen bisnis dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan sekaligus keberlanjutan sektor perikanan. Juga menerapkan ekonomi biru yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Indonesia dapat belajar dari model pengelolaan perikanan di negara-negara maju. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan teknologi, kebijakan yang mendukung keberlanjutan, serta investasi di sektor pengolahan. Infrastruktur pelabuhan, fasilitas pendingin, dan distribusi hasil laut harus ditingkatkan. Selain itu, pendidikan nelayan tentang teknologi tangkap dan pengelolaan keuangan harus menjadi fokus utama. Jika tidak segera ditangani, potensi besar sektor perikanan Indonesia akan terus menjadi cerita ironi. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain utama di panggung global dalam sektor perikanan. Menuju Indonesia Emas 2024.

Referensi:

• Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). The State of World Fisheries and     Aquaculture 2020. Rome: FAO.
• Kementerian Kelautan dan     Perikanan (KKP). (2022). Laporan Tahunan KKP 2021. Jakarta: KKP.
• Sakai, Y. (2017). "Japan's     Strategy for Sustainable Fisheries and Marine Biodiversity." Marine Policy Journal, 39(2),     65-72.
• Norwegian Seafood Council.     (2021). Annual Report 2020: Norway's     Aquaculture Success. Oslo: Norwegian Seafood Council.
• Sulistiono, T., & Setyawan,     A. (2018). "Optimalisasi Pengelolaan Perikanan di Indonesia:     Tantangan dan Solusi." Jurnal     Perikanan Nusantara, 13(1), 15-25.
• Purwanto, H. (2020).     "Illegal Fishing in Indonesia: Policy and Economic Impact." Journal of Marine Policy Research,     45(1), 101-115.
• Abdullah, M., & Susilowati, I. (2019).     "Value-Added Fisheries in Indonesia: Opportunities and     Challenges." Indonesian     Fisheries Journal, 14(2), 120-136.