Pada tanggal 7 Januari 2024, Komisi 8 Panja Haji DPR RI mengadakan konferensi pers untuk melaporkan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Dalam kesempatan ini, mereka menyampaikan informasi pengumuman penurunan biaya haji dan upaya penambahan kuota jemaah haji untuk tahun 2025.
Penurunan Biaya Haji: Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penurunan biaya haji tahun ini dibandingkan tahun lalu. Biaya haji mengalami penurunan sekitar 4 juta rupiah, dengan beban jemaah yang kini lebih ringan. Nilai manfaat juga turun dari 8 triliun menjadi sekitar 6,8 triliun. Penurunan ini diharapkan sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada jemaah. Untuk mengatasi tantangan daftar tunggu panjang dan memberikan pelayanan lebih baik kepada jemaah, terutama lansia. Dengan mengurangi biaya haji sekitar 4 juta rupiah dan mengupayakan tambahan kuota jemaah haji melalui negosiasi dengan pihak Arab Saudi.Â
Tanggapan Presiden: Presiden mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja atas kerja keras mereka, namun beliau juga menyatakan harapan agar biaya haji dapat diturunkan lebih jauh. Hal ini menjadi catatan bagi Komisi 8 untuk kajian di masa mendatang.
Pengawasan Penyelenggaraan Haji: Komisi 8 berkomitmen untuk mengawasi secara ketat mekanisme penyelenggaraan haji. Mereka akan memastikan bahwa semua kesepakatan yang telah dibuat antara komisi dan pemerintah dilaksanakan dengan baik. Ini termasuk pengawasan terhadap kuota keberangkatan, sistem pendaftaran, dan pelayanan jemaah di Saudi Arabia. Pimpinan DPR, Profesor Dr. Sumi Dasko Ahmad, akan turun langsung untuk mengawasi penyelenggaraan haji tahun ini. Komitmen ini menunjukkan keseriusan DPR dalam memastikan hak-hak jamaah terpenuhi.
Tantangan Daftar Tunggu: Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah panjangnya daftar tunggu jemaah haji, yang kini mencapai lebih dari 5 juta. Banyak jemaah, terutama yang berusia lanjut, merasa khawatir tidak dapat berangkat haji sebelum mereka meninggal dunia. Komisi 8 meminta kepada Presiden untuk meyakinkan pihak Arab Saudi agar Indonesia tetap mendapatkan kuota tambahan. Jika ada tambahan kuota, baik 10.000 atau 5.000, hal ini akan sangat menggembirakan bagi jemaah. Presiden Prabowo berencana untuk melakukan perjalanan ke Saudi Arabia untuk membahas hal ini.
Pertanyaan Media: Dalam sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan diajukan oleh media mengenai target penurunan biaya dan pembatasan usia jemaah haji. Terkait penurunan biaya, meskipun tidak ada angka spesifik, ada harapan untuk menurunkan biaya lebih jauh di masa depan. Terkait kabar bahwa pemerintah Arab Saudi akan membatasi usia jemaah haji di bawah 90 tahun, Komisi 8 telah meminta Menteri Agama untuk melakukan dialog dengan pihak Saudi. Mereka berharap agar pembatasan ini tidak diterapkan, mengingat karakter jemaah haji Indonesia yang umumnya berusia lanjut.
Kuota Haji Furoda: Terkait kuota haji furoda, yang merupakan penyelenggaraan haji oleh pihak swasta, saat ini belum ada pengaturan dari pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus hadir dalam hal perlindungan dan keamanan jemaah.
Kesimpulan: Panja Haji DPR RI telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 berjalan dengan baik. Penurunan biaya dan upaya penambahan kuota menjadi fokus utama, di tengah tantangan panjangnya daftar tunggu. Komitmen pengawasan yang kuat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
Poin-Poin Utama:
